Lintas Provinsi

Kejari Karo Usut Pemberi Kerja yang lalai terhadap perlindungan BPJamsostek

Warta Andalas | Selasa, 14 Januari 2020 - 17:29:33 WIB | dibaca: 1048 pembaca

WARTA ANDALAS, KABANJAHE - Mengawali tahun 2020 Kejaksaan Negeri Karo akan memetakan sekaligus menertibkan sejumlah badan usaha, yayasan, koperasi dan pelaku ekonomi, bahkan seluruh pemberi kerja yang ditengarai belum melakukan tanggungjawab jaminan sosial bagi pekerjanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Karo Denny Ahmad SH,MH dalam perbincangan saat menerima audiensi  Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo Dr. Sanco Simanullang ST.,MT., IPM , senin 14 Januari 2020 di ruang kerjanya mengingatkan agar pemberi kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan   BPJS telah diatur dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2011.

“Kita segera membentuk tim untuk memastikan hak karyawan. Kita akan turun ke lapangan, tim BPJamsostek dan Kejaksaan,” ungkap Kajari.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo Dr. Sanco Simanullang ST.,MT., IPM dalam keterangan tertulis, selasa, mengungkapan  masih banyak ditemukan  pemberi kerja  yang lalai terhadap kewajiban mendaftarkan anggotanya dalam BPJS Ketenagakerjaan Karo.

“Secara sengaja ada beberapa perusahaan melaporkan upah yang tidak benar dan ada juga pelaporan jumlah tenaga kerja yang tidak sesuai. Itu kita sampaikan ke Pak Kajari,” ungkap Manullang.

Dalam lingkup pembangunan proyek fisik dan jasa konstruksi, dari ratusan proyek yang bersumber dari APBD , APBN dan Proyek Swasta di tahun 2019, banyak lolos tanpa perlindungan jaminan sosial.

“Karena belum menjadi ketentuan sebagai salah satu persyaratan sebagaimana di Kabupaten lain, tanpa kewajiban BPJamsostek, pencairan anggaran proyek di tolak otomatis,” pungkasnya.

Dalam sektor usaha transportasi,  hampir seluruh tenaga Supir dan Kernet tidak memiliki kartu jaminan sosial  dan mereka bekerja tanpa adanya perlindungan kecelakaan kerja.

Kalau terjadi kecelakaan kerja, mereka akan membayar sendiri , padahal seharusnya dengan iuran yang sangat minim Rp 16.800, mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit sampai sembuh dan kalau ajal menjemput, saat ini sudah ditingkatkan jaminan kematian dari Rp 24 juta menjadi Rp 42 juta .

Dalam perbincangan yang akrab tersebut, turut hadir Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara  Mochamad Taufik Yanuarsyah, Kasipidum Firmansyah Siregar, SH dan Kasubagbin Rikardo Simanjuntak SH.

"Kita akan lakukan gebrakan  awal tahun, mengecek seluruh pemberi kerja yang melanggar peraturan. Ini kan peraturan negara, berlaku secara nasional, jadi harus kita tegakkan peraturan untuk kesejahteraan masyarakat kita," jelas Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara  Mochamad Taufik Yanuarsyah menimpali.

Gebrakan baru, dengan menyisir perusahaan yang belum melindungi pekerjanya, termasuk yang masih melakukan pendaftaran sebahagian menjadi salah satu kesimpulan pertemuan. (SAN)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)