Dharmasraya

Kejari Dharmasraya Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi Bansos Tahun 2010

Warta Andalas | Jumat, 05 Oktober 2018 - 22:14:54 WIB | dibaca: 663 pembaca

WARTA ANDALAS, DHARMASRAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, melimpahkan tersangka kasus dugaan korupsi kasus Bantuan Sosial (Bansos) pengadaan sapi tahun anggaran 2010, pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jum’at (5/10).

Setelah melakukan pemeriksaan, sementara ini tim penyidik menetapkan satu orang pelaku “IM” (50)sebagai tersangka.

Menurut Kasie Intel Kejari Pulau Punjung Dharmasraya, Ridwan Joni, SH, MH, pihaknya telah menyelesaikan proses penyidikan dengan pengumpulan saksi-saksi termasuk tersangka, dan barang bukti.

"Proses penyidikan sudah rampung, dan kita lanjutkan penyerahan berkas tersangka ke JPU," katanya,

Ditambahkannya, setelah dilakukan penyididkan dan pemeriksaan ini selanjutnya dilakukan upaya penahanan tersangka ke Rumah Tahanan (Rutan) Anak Air Padang, selama 20 hari ke depan.

"Penuntut umum mempunyai kewengan untuk melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, untuk mempersiapkan penyusunan dakwaan," jelasnya.

Saat itu, lanjut Joni, pelaku dugaan korupsi kasus Bantuan Sosial tersebut, “IM” menjabat sebagai ketua kelompok dan diduga telah menyalahgunakan dana program penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, Bansos Peternakan Tahun 2010 di Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Koto Besar.

“Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai Rp.269 juta,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat dimana ada kejanggalan dalam proses pengadaan. Dan setelah dilakukan telaah awal, ditemukan adanya dugaan pidana.

Bukan hanya itu, Joni juga mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus yang telah menyeret ketua kelompok ini.

"Tidak tertutup kemungkinan, nanti kita lihat dalam proses persidangan," katanya.

Pelaku didijerat pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman maksimal kurungan 20 tahun penjara. (tim)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)