Hukrim

Kasus Tanah di Tanjungsari, Yahdi Bahma: Negara Tidak Boleh Absen Lindungi Hak Warga

Warta Andalas | Minggu, 25 Maret 2018 - 17:09:47 WIB | dibaca: 605 pembaca

WARTA ANDALAS, PALU - Menindaklanjuti hasil dialog bersama pengunjukrasa dari Forum Solidaritas Untuk Masyarakat Tanjung (FSUMT) di Gedung DPRD Sulteng, Selasa, (20/3/2018) yang lalu, DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) akan segera membentuk Panitia Khusu (Pansus).

Hal itu disampaikan Yahdi Basma dari partai Nasdem kepada redaksi Warta Andalas melalui pesan Whatsup-nya, Minggu (25/3).

Menurutnya, DPRD Luwu telah menyusun jadwal untuk turun ke lapangan untuk menemui pihak terkait case Tanjungsari bersama sejumlah pihak dari pusat.

“InsyaAllah, Senin-Selasa, 26 atau 27 Maret 2018, Komisi I DPRD Provinsi resmi akan turun ke Luwuk, Banggai untuk mnemui semua pihak terkait case Tanah Tanjungsari, dan direncanakan akan datang bersama sejumlah pihak dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Sejauh ini, lanjut Yahdi, Komisi I yang membidangi Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM, dibawah kepemimpinan Sri Lalusu selaku Ketua Komisi, senantiasa on the track.

“Artinya, kita akan membantu masyarakat untuk dapat menuntaskan persoalan ini,” sebutnya.

Diungkapkan Yahdi, semangat membentuk Pansus (Panitia Khusus.red) adalah wujud dari komitmen transparansi dan proteksi politik, atas kasus-kasus terkait hak rakyat, hajat hidup orang banyak dan lainnya yang dipandang urgen dan penting, sebagai respon DPRD (melalui sejumlah Anggota) atas Kasus Tanah Tanjungsari Kab.Banggai, pada dialog bersama pengunjuk rasa di ruang Baruga Kantor DPRD Sulteng, Selasa 20/02/2018 yang llau.

“Sesuai ketentuan dalam Pansus, Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain seperti panitia khusus dengan keputusan DPRD, atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna,” ungkapnya.

Disebutkan, Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Jumlah anggota panitia khusus mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.

“Anggota Pansus terdiri atas anggota komisi terkait yang mewakili semua unsur fraksi. Ketua, wakil ketua, dipilih dari dan oleh anggota serta didukung sekretariat. Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua panitia khusus ditetapkan dalam rapat paripurna,” paparnya lagi.

Sedangkan kewenangan Pansus, lanjut Yahdi Basma, tentu saja sebagai perpanjangan tangan kinerja DDPR, yang tupoksinya adalah menelisik, menilai, merumuskan dan menyampaikan kepada Paripurna DPRD, hasil temuan dan monitoring suatu masalah secara komperehensip, untuk dijadikan sikap resmi DPRD. Dalam kinerjanya, Pansus miliki kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan semua pihak terkait.

Seperti diketahui, Kasus Tanah Tanjungsari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah yang viral saat ini, akibat sekitar 1.400-an  Warga setempat kehilangan hak atas tanahnya.

Kepada Warta Andalas, Yahdi Basma juga menegaskan agar Negara tak boleh absen, apalagi lalai dalam melindungi hak dasar warganya.

“Apalagi disaat yang sama, dimana Presiden membagi-bagikan Sertifikat Tanah. Tetapi justru di Luwuk, Banggai, sebanyak 1.400-an warga dirampas tanahnya,” pungkasnya. (tim)

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)