Lintas Provinsi

Kado Pahit Tahun Baru PUK SPKEP Outsourcing PT. KAI Cilacap

Warta Andalas | Jumat, 05 Januari 2018 - 17:03:44 WIB | dibaca: 192 pembaca

WARTA ANDALAS, CILACAP - Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (DPC FSPKEP) merasa keberatan dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) sepihak yang dilakukan oleh PT. KAI Daop 5/PT. Trimedia Yudha Tama, terhadap anggotanya di PUK SPKEP Outsourcing PT. KAI Cilacap, (04/01)

Menurut informasi yang diperoleh bawha PHK yang dilakukan sangat mendadak tanpa pemberitahuan baik oleh PT. KAI maupun vendor selaku pengelola tenaga alih daya Petugas Jaga Lintasan ( PJL ) resort 5.11 Cilacap. Sementara PT. KAI Daop 5 telah menugaskan PJL pengganti dari Karyawan organik PT. KAI pada tanggal 28 Desember 2017 untuk operasional tmt 01 Januari 2018.

Selain itu PT. KAI resort 5.11 Cilacap juga telah menyiapkan jadwal kerja PJL pengganti pada tanggal 29 Desember 2017.

Dwi, selaku Ketua DPC FSP KEP Kabupaten Cilacap menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 para PJL outsourcing resort 5.11 mendapat surat panggilan dari PT. Trimedia Yudha Tama selaku pengelola tenaga alih daya untuk menghadap Supervisor Site PT. Trimedia Yudha Tama pada hari Senin, 01 Januari 2018 di kantor PT. Trimedia Yudha Tama jam 13.00 wib tanpa keterangan acara/kepentingan pemanggilan dan semestinya hari tersebut kantor tidak buka dikarenakan hari besar nasional.

Ia menjelaskan, pada pertemuan pekerja PJL outsourcing di kantor PT. Trimedia Yudha Tama, pihak perusahaan hanya menyampaikan bahwa PJL outsourcing sebanyak 19 orang diberhentikan dikarenakan masa kontrak habis pada tanggal, 31 Desember 2017, sementara kontrak telah berakhir tanggal, 30 Juni 2017 dan tidak ada penandatanganan kontrak sampai tanggal 31 Desember 2017 baik oleh vendor maupun PT. KAI Daop 5 Purwokerto.

“Kami mengindikasikan baik PT. KAI Daop 5 maupun PT. Trimedia Yudha Tama telah melakukan pelanggaran terhadap undang – Undang 13 tahun 2003 pasal 151, yakni tanpa melakukan komunikasi dengan serikat pekerja dan menyampaikan alasan pemutusan hubungan kerja, jadi ada indikasi pihak perusahan melakukan Praktek union busting atau pemberangusan serikat buruh, adalah suatu praktek di mana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghentikan aktivitas serikat buruh di wilayah perusahaannya, ” ujar Dwi

Selain itu kami juga mengindikasikan PT. KAI Daop 5 dan vendor telah melakukan pelanggaran – pelanggaran akan aturan perundang – undangan ketenagakerjaan yang dapat berakibat pada perubahan status hubungan kerja PJL Outsourcing di resort 5.11 Cilacap.

Berharap, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kabupaten Cilacap dan Satwaker Jawa tengah, wilayah kerja Banyumas untuk dapat menindak lanjuti serta memberikan sanksi kepada PT. KAI Daop 5 atau vendor jika terbukti melakukan pelanggaran – pelanggaran yang sudah dilakukannya. (Jar/IMO)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)