Dharmasraya

Batas Perjanjian Telah Habis, Perusahaan Tak Kunjung Kembalikan Lahan

Jika Tak Ada Itikad Baik PT. Bina Pratama, Pemilik Ulayat Akan Tempuh Jalur Hukum

Warta Andalas | Sabtu, 29 April 2017 - 08:46:24 WIB | dibaca: 908 pembaca

WARTA ANDALAS, DHARMASRAYA  - PT.  Bina Pratama yang tergabung dengan Incasi Raya grup, terkesan tidak menepati janji sebagaimana yang telah dibuat dalam kesepakatan secara tertulis dengan kaum suku Melayu Tangah, Dt. Saeko di Rajo Balukau Timpeh.

Pasalnya, dalam surat perjanjian yang telah disepakati  antara ninik mamak dengan pihak perusahaan PT. Bina Pratama sebelum penyerahan pinjam pakai lahan tertanggal 5 maret 1993 itu disebutkan bahwa “tanah di maksud kami serahkan kepada pihak kedua PT. Bina Pratama, selanjutnya akan dibangun perkebunan kelapa sawit, rumah karyawan, pabrik kelapa sawit dan lain-lain tanpa ganti rugi atau imbalan apapun, sampai dengan tanggal 5 mei 2013.

Setelah itu, akan dikembalikan kepada pihak pertama yakni kaum Suku Melayu Tengah Dt. Saeko Dirajo urang gadang penguasa wilayat Balukau Dalam Timpeh. Semua aset yang ada di atas tanah lokasi tersebut sebagaimana berbunyi pada poin pertama, kembali menjadi milik pihak pertama.

Sementara Sudirman yang di beri kuasa oleh Ahmad  Kusasi Dt. Saeko Dirajo untuk menyelesaikan perkara tersebut, mengaku selama ini telah di “pertele-telekan” oleh pihak PT. Bina Pratama.

Menurutnya, perusahaan tersebut jelas tidak menepati janji dan selalu memungkiri janjinya seperti yang tertera di dalam surat perjanjian dengan kemufakatan yang kental dan berkekuatan segel juga materai yang cukup.

“Jika tidak ada itikat baik dari pihak PT. Bina Pratama  untuk mengembalikan hak milik kami sebagaimana yang dibuat dalam surat perjanjian, kami selaku penguasa wilayat di suku Malayu Belukau Dalam Timpeh akan menempuh jalan hukum sesuai dengan surat kutipan putusan Mahkamah Agung  dalam pokok perkara poin no. 3 yang menyatakanbahwa tanah yang menjadi object perkara adalah hak milik ulayat kaum suku Melayu Tangah Balukau Dalam Timpeh,” tandasnya.

Sedangkan dalam Poin no. 4, lanjut dia, MA juga  menyatakan sah secara hukum surat perjanjian pernyataan dan kesepakatan tanggal 5 Maret 1993 antara penggugat dengan tergugat.

“Namun sampai saat sekarang pihak perusahaan itu juga tidak ada itikat bai nya untuk mengembalikan hak milik kami. Untuk itu, kami memohon kepada pihak pengadilan untuk melakukan eksekusi secepatnya,” ujarnya.

Sementara itu, Tejo selaku humas PT. Bina Pratama saat dikonfirmasi media ini di ruangannya mengatakan tidak mengetahui perihal tersebut.

“Kami tidak tau tentang permasalahan perkara ini, dan juga saya tidak ada kewenagan untuk menjawab. Untuk lebih jelasnya, bapak ke kantor Padang saja,” jawab Tejo. (arp)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)