Nasional

Ini Pernyataan Sikap DPP IMO-Indonesia, Terkait Surat Dewan Pers No.371/DP/K/VII/2018

Warta Andalas | Sabtu, 28 Juli 2018 - 10:07:57 WIB | dibaca: 481 pembaca

Dari kiri ke kanan: Mekopolhukam Wiranto sekaligus Dewan Penasehat DPP IMO Indonesia, Ketum IMO Yakub F Ismail, dan Sekjend M Nasir Bin Umar

WARTA ANDALAS, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Media Online (IMO) Indonesia merasa menyesali pernyataan Dewan pers yang tidak mengakui sejumlah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan Pers, yang tertuang dalam surat edaran No.371/DP/K/VII/2018, Jum’at (28/7) kemarin.

Hal itu menyusul adanya gerakan unjuk rasa sejumlah organisasi kewartawanan beberapa pekan lalu.

Menyikapi hal itu, Ketua Umum IMO – Indonesia, Yakub F Ismail menegaskan bahwa secara organisasi, IMO – Indonesia tidak pernah melakukan koordinasi atau memerintahkan seluruh anggota dan pengurusnya untuk ikut turun ke jalan.

Namun demikian, ujar Yakub F Ismail dalam press rilisnya, Jum’at malam, selayaknya Dewan Pers dapat mengayomi keberadaan IMO-Indonesia selaku organisasi Badan Usaha. Bukan sebaliknya, melakukan diskriminasi terhadap organisasi yang baru muncul, seperti cuplikan yang tertulis dalam surat Dewan Pers No. 371/DP/K/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018, pada alenia 11, yang tertulis "Dewan Pers sama sekali tak mengenal orang yang melakukan aksi tersebut, termasuk para tokoh media, dan wartawan-wartawan yang bergabung dengan Ikatan Media Online (IMO) Indonesia.

“Hal ini jelas sangat merugikan IMO - Indonesia, yang keberadaannya memiliki Badan Hukum yang sah, dan sudah mendapat pengakuan dari Kemenkumham,” ujarnya.

Untuk itulah, lanjut yakub, bilamana ada "oknum" mengatasnamakan anggota IMO-Indonesia yang pergeraknnya bertentangan dengan aturan organisasi dan perundangan, maka kami akan menindak tegas.

“Perlu kami sampaikan kepada Dewan Pers, bahwa Ikatan Media Online (IMO) Indonesia secara organisasi menyatakan tidak mengambil bagian dalam pergerakan yang ditujukan dan dipertentangkan kepada Dewan Pers pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, sebagaimana yang sudah kami buat press rilisnya pada tanggal 6 Juli 2018 yang lalu,” terangnya lagi, 27 Juli 2018.

Sementara itu, Sekertaris Jendral IMO Indonesia, M Nasir Bin Umar menambahkan bahwa setiap perjuangan pasti ada aral melintang. Untuk itu, ia mengajak pada seluruh keluarga besar IMO Indonesia untuk menyikapi dengan kepala dingin.

“Marilah kita sikapi ini dengan kepala dingin, walaupun hati kita panas. Dan  perlu saya sampaikan bahwa beberapa hari lalu sebelum ada Edaran dari Dewan Pers, Ketum dan Sekjen sudah menghadap Staf Khusus Menkopolhukam, dan telah menjelaskan semua terkait Demo yang mengikut sertakan IMO Indonesia, yang dimotori oleh segelintir Anggota IMO dengan cara Ilegal,” paparnya.

Artinya, sambung Nasir, mereka (anggota IMO.red) yang membawa-bawa  nama IMO Indonesia dalam pergerakan demo itu melakukan tanpa seizin Organisasi sesuai dengan aturan yang tertuang dalam ADRT.

Ditegaskan Nasir, pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa anggota ini sudah masuk dalam Pelanggaran Berat. Oleh sebab itu, organisasi akan mengambil tindakan tegas terhadap para anggota tersebut.

“Organisasi akan segera melakukan Klarifikasi kepada Dewan Pers terkait hal tersebut, dan diharapkan rekan rekan DPW di seluruh Indonesia tetap semangat,” pungkasnya. (rel/IMO)

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)