Nasional

Ingin Klarifikasi, DPP IMO – Indonesia Gugat Dewan Pers

Warta Andalas | Kamis, 09 Agustus 2018 - 18:15:42 WIB | dibaca: 146 pembaca

WARTA ANDALAS, JAKARTA – Menyikapi surat edaran Dewan Pers nomor 371/DP/K/VII/2018 yang menyatakan tidak mengenal organisasi bernama Ikatan Media Online (IMO) Indonesia terkait protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan maupun perusahaan pers tanggal 26 Juli 2018yang lalu, hari ini, Kamis (9/8) IMO – Indonesia resmi melayangkan surat gugatan.

Pendaftaran surat gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bernomor: 439/PDT/2018 tersebut, diterima oleh Panitera Muda Perdata Edy Wiyono, SH, MH.

Menurut Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F Ismail, DPP IMO - Indonesia resmi melayangkan gugatan kepada Dewan Pers (DP) terkait dicatutnya nama IMO Indonesia sebagai organisasi “tak dikenal”, pasca terbitnya surat Dewan Pers bernomor 371/DP/K/VII/2018.

Dijelaskannya, IMO - Indonesia tidak merasa turut serta, memberikan arahan dan instruksi dalam aksi yang dipertentangkan kepada Dewan Pers pada tanggal 4 Juli tersebut.

“Kita tidak berkonfrontasi dengan Dewan Pers, tapi kami minta klarifikasi dari DP atas diterbitkan surat edaran yang membawa nama IMO Indonesia,” ungkapnya.

Yakub menambahkan, organisasi badan usaha yang dipimpinnya tidak turut dalam pertentangan terhadap Dewan Pers, mengingat  IMO-Indonesia adalah organisasi baru yang sedang fokus pada konsolidasi, IMO-Indonesia organisasi yang taat aturan dan IMO-Indonesia tidak ingin membuat gaduh maupun memperkeruh situasi.

“Maka atas masukan dan pertimbangan serta dukungan dari 10 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk segera mengambil langkah-langkah guna memulihkan nama baik, maka IMO-Indonesia melayangkan surat ini,” jelas Yakub.

Dalam gugatan itu, DPP IMO Indonesia menunjuk empat kuasa hukum yakni, H. Dudung Badrun, SH,MH, Tjandra Setiadji,  SH,MH, Maskur Husain, SH, dan H. Asep Hidayat, SH. (tim)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)