Hukrim

Ingatkan Pelaporan Harta, KPK Bentangkan Spanduk Raksasa

Warta Andalas | Selasa, 27 Maret 2018 - 09:55:24 WIB | dibaca: 191 pembaca

WARTA ANDALAS, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tahun ini, pelaporan dipermudah dengan berlakunya sistem elektronik. Dengan adanya sistem ini, KPK berharap para Penyelenggara Negara dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaannya dengan akurat.

Untuk mengingatkan atas kewajiban tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia pada Senin, 26 Maret 2018 membentangkan spanduk berukuran 14 x 8 meter yang menutupi salah satu sisi gedung KPK di Jl. HR. Rasuna Said kav. C1, Jakarta Selatan.

Acara pembentangan spanduk ini dilakukan oleh atlet-atlet panjat tebing nasional diantaranya Andriko, Abdul Kasim, Hendrawan dan Riki Kiswani. Medali yang pernah dimenangkan diantaranya Medali Perak Boulder Gravical di Singapore bulan Januari 2018 lalu, dan medali Perunggu PON Jabar 2016 kategori Boulder Gravical (jarak pendek).

“Pelaporan harta bagi penyelenggara negara adalah upaya menjunjung integritas dan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam mengemban amanah rakyat,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di Gedung Pemberantasan Korupsi, Senin, 26 Maret 2018.

Pahala mengatakan, pembentangan spanduk ini bertujuan untuk mengenalkan e-LHKPN sebagai media elektronik pelaporan. Tenggat pelaporan harta kekayaan penyelenggara ini, berakhir pada 31 Maret 2018.

Sosialisasi dan bimbingan teknis telah KPK lakukan ke berbagai instansi pusat dan daerah. Sosialisasi ini terkait dengan perubahan pelaporan dari laporan kertas fisik menuju elektronik. Perubahan ini mempermudah penyelenggara negara untuk melaporkan dengan lebih ringkas dan tak perlu repot membawa banyak dokumen.

Hingga saat ini, tercatat baru 67.278 penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total wajib lapor yang tercatat, yakni 300.000 penyelenggara negara. Dari jumlah itu, yang sudah memuat akun e-LHKPN baru sebanyak 210.816 orang.

Jumlah Wajib LHKPN per Desember 2017 adalah sebanyak 315.561 dengan persentase Kepatuhan LHKPN Nasional sekitar 78 persen. Tantangan terbesar adalah kepatuhan pelaporan harta anggota legislatif daerah yang baru mencapai sekitar 28 persen. Sementara, kepatuhan para wakil rakyat di kalangan legislatif nasional cukup tinggi yakni sekitar 96 persen. (Rel)





Komentar : 1
cara mengobati darah kental
27 Maret 2018 - 10:50:33 WIB
setuju
****s://t.co/4XVYWyjosI
<<< 1 >>>


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)