Opini

Oleh: Amin P

Infrastruktur Terukur, Atau Ngawur

Warta Andalas | Senin, 12 Juni 2017 - 21:39:42 WIB | dibaca: 195 pembaca

Ditengah ketatnya persaingan kemajuan daerah dalam era otonomi, menjadi sebuah keharusan bagi seorang Kepala Daerah untuk terus memacu pembangunan di daerah yang di pimpinnya. Sebab, jika tidak, niscaya daerahnya akan tertinggal dan akan menjadi preseden buruk bagi dirinya.

Sebagai rakyat, betapa bangganya kita jika meihat seorang Kepala Daerah berhasil melakukan berbagai inovasi yang diiringi kemajuan daerahnya, dan mampu menghantar rakyatnya pada kehidupan yang layak meski mungkin belum pantas untuk disebut  hidup berkecukupan atau hidup mapan. Namun setidaknya, rakyat masih mampu untuk bertahan atau mempertahankan hidup di tengah kesulitan ekonominya.

Terlebih jika sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah bagi masyarakatnya telah memadai, niscaya masyarakatpun akan dapat menyiasati dengan usaha pada bidang yang ia kuasai, khususunya pedagang yang memanfaatkan emperan gedung atau trotoar jalan serta tempat-tempat strategis lainnya, yang biasa disebut pedagang Kakilima.

Penulis tinggal dan menetap di sebuah kota warisan colonial Belanda, yang pernah tersohor dengan hasil perut buminya yang melimpah ruah, yaitu Batubara. Bahkan, pada zamannya, kota itu disebut-sebut sebagai barometernya perekonomian di Sumatera Barat.

Konon, dari aktifitas penambangan Batubara itu, dahulunya ekonomi warga daerah yang kini bernama Kota Sawahlunto ini, begitu kuat dan masyarakatpun hidup dalam kemakmuran. Pasar Sawahlunto kala itu, juga disebut-sebut sebagai “Syurga” bagi para pedagang yang tak hanya berasal dari kota ini saja.

Seiring berjalannya waktu, deposit Batubara yang dikandung perut bumi Sawahlunto pun kian menipis, dan bahkan perusahaan penambang Batubara berlabel PTBA pun colaps sehingga pasca memberlakukan Pensiun Dini (PD) bagi ribuan karyawannya, sempat terjadi perpindahan penduduk Sawahlunto ke kota lain secara besar-besaran (eksodus). Dan saat ini, hanya menyisakan asset yang dijaga oleh segelintir petugasnya saja.

Tetapi, kita harus bersyukur karena keterpurukan itu tak berlangsung lama. Pasca lesunya sector tambang batubara, Pemerintah daerah saat itu mampu menyikapinya dengan memanfaatkan eks lahan tambang menjadi area wisata yang mampu kembali mendongkrak ekonomi.

Namun, ada kalanya pembangunan infrastruktur yang diharapkan dibuat dengan terukur dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, dilakukan oleh pemerintah dengan terkesan “ngawur” dan tak terukur.

Sebut saja sejumlah pembangunan infrastruktur di kota Sawahlunto seperti Pasar Songket di Muaro Kalaban senilai berkisar Rp6 Milyar sejak 2 tahun lalu, hingga kini masih belum ada aktifitas perdagangan.

Begitu juga pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) baru, di kawasan Air Dingin yang dibiayai APBN dan APBD senilai tak kurang dari Rp3 Miliyar itu, juga masih belum bisa digunakan. Bahkan kondisinya tampak memprihatinkan. Sama halnya dengan gedung serbaguna di Kolok Mudik yang menelan biaya hampir 1 Miliar, juga tak kunjung bisa dimanfaatkan.

Selain itu, juga pembangunan Kawasan Pusaka Taman Silo yang justru kini menuai berbagai sorotan. Pasalnya, selain kerap banjir saat penghujan juga dinilai tak mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Terkhusus bagi para pedagang yang sebelumnya mangkal di taman pusat kota itu.

Sejatinya, masyarakat berharap dengan adanya peningkatan infrastruktur itu mampu mendorong kemajuan ekonomi. Justru sebaliknya, harapan akan berkembangnya usaha persongketan di Silungkang dengan hadirnya Pasar Songket, belum dapat terwujud.

Dan hal yang sangat miris, dialami para pedagang di kawasan Taman Silo yang kini tak jelas dalam menjalankan usahanya, akibat pembangunan di kawasan tersebut. (**)





Komentar : 1
Ragam manfaat teh hijau
13 Juni 2017 - 08:25:51 WIB
Bisa jadi abrometer untuk artikel-artikel lainnya. ****://gg.gg/4ssic | ****://migre.me/wKBFH | ****s://t.co/r0ppdYgLbw
<<< 1 >>>


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)