Hukrim

Hasil Lelang Monumen PDRI Dicurigai Akal-akalan ?

Warta Andalas | Sabtu, 16 November 2013 - 02:50:32 WIB | dibaca: 21280 pembaca

WARTA ANDALAS, 50 Kota – Banyak pihak sangat menyangsikan kondisi riil dilapangan, pasca dimulainya pekerjaan pembangunan monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), diduga sejak pelaksanaan proses lelang serta penetapan pemenang lelang terkesan bertolak belakang dengan statemen Dirjen Kebudayaan Kemendiknas Prof. DR. Kacung Marijan dalam sambutannya pada acara peninjauan lokasi pembangunan monumen PDRI di Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, Rabu (30/10), katakan pembangunan monumen PDRI di Kototinggi diakuinya belum sepadan dengan pengorbanan masyarakat, termasuk sumbangan sukarela masyarakat yang menyerahkan tanahnya seluas 21 hektar buat pembangunan monumen tersebut.

Kondisi riil tersebut, berdasarkan ekspose Koordinator LSM AMPERA Indonesia, E Hafri Bendang, sesuai hasil investigasi tim dilapangan, sejak pelaksanaan proses lelang pembangunan monumen PDRI, pada kategori pekerjaan Konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, atas penunjukan pemenangnya PT. Delima Agung Utama, yang beralamat di Jl.Suryalaya XII No.6 Buah Batu Kel. Cijagra Lengkong Bandung, dengan penawaran Rp 18.276.340.000,00 dari nilai Pagu Dana Rp.19.000.000.000,00, diduga sarat KKN dan berpotensi dijerat UU Tindak Pidana Korupsi, demikian paparnya.

Dipaparkan E Hafri Bendang, dugaan kuat penetapan pemenang lelang PT. Delima Agung Utama, sarat KKN dan berpotensi ruginya keuangan negara, karena diketahui penetapan pemenang oleh PT. Delima Agung Utama, senilai Rp 18.276.340.000,00, patut dicurigai telah terjadi proses lelang akal- akalan, karena penawaran hanya terdapat selisih kurang senilai Rp.723.760.000 ( minus 4 persen dari Pagu Dana Rp.19.000.000.000,00- red), demikian ulas aktifis tersebut.

Kondisi tersebut dapat dicermati dari 67 rekanan yang mendaftarkan perusahaannya, ternyata pada jadwal pembukaan penawaran hanya diikuti oleh 7 rekanan, yakni PT. Buana Baru Nusantara, PT.Sinarta Inti Surya, PT.Delima Agung Utama, PT. Nada Pratama, PT.Guna Karya, PT. Harry Putra Utama dan PT. Dayatama Beta Mulya, ditenggarai telah dikondisikan semata- mata sebagai perusahaan pendamping belaka.

Berdasarkan dokumen penawaran 6 perusahaan pendamping tersebut, Panitia Lelang menjumpai tidak memasukkan daftar kuantitas dan harga. Juga ditemui Gugur, karena : Metode Kerja yang disampaikan tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan oleh perusahaan penawar, seperti : Pekerjaan persiapan tidak menjelaskan penyediaan Topi Pengaman (helm) dan Sepatu Lapangan ; Pengadaan Gambar-gambar Pelaksanaan (Shop-drawing).

Untuk item pekerjaan major (tiang pancang dan beton K-300), terutama dalam hal pekerjaan beton K-300 - metode pelaksanaan yang dijelaskan untuk pekerjaan beton K-300 adalah beton yang dilaksanakan melalui pengadukan secara manual dengan menggunakan concrete mixer, seharusnya sesuai dengan persyaratan dokumen adalah beton ‘ready-mix’ sebanyak ± 1.475,5 M3 melalui perjanjian kemitraan dengan pabrikan pendukung sebagaimana surat perjanjian kerjasama yang disampaikan oleh penawar. - Alat penggetar mekanis tertulis berdenyut dengan minimal 5.000 putaran/menit, seharusnya 7.000 impuls/menit sesuai dengan dokumen lelang. - Slump yang diizinkan tertulis 2,5 cm, seharusnya 10-14 cm sesuai dengan dokumen lelang.

Pekerjaan MEP (Tahap Awal) - Pada metode pelaksanaan hanya menjelaskan tentang item plumbing, air bersih, air kotor dan Pekerjaan Listrik dan Penangkal Petir, Sedangkan untuk item pekerjaan telepon, fire alarm, tata suara, diesel generator set dan CCTV tidak ada penjelasannya sehingga tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan, demikian paparnya. 

Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat Koto Tinggi Syawaluddin Ayub kepada PadangTime mengakui masyarakat Koto Tingggi sudah sangat lama impikan dan berharap dibangunnya monumen PDRI. Untuk itu hendaknya pembangunan yang sudah dimulai ini berlanjut terus hingga tuntas. "Masyarakat telah merelakan dan menyerahkan tanahnya seluas 21 hektar. Kami berharap pembangunan monumen ini tidak terhenti di tengah jalan," ujar Syawal.

Dilain pihak, baik Bupati Kab. Lima Puluh Kota, dr. Alis Marajo, serta Kepala Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Zul­hikmi, S.Pd, M.Pd dan Camat Gunuang Omeh Irwandi, SH yang berusaha di hubungi, hingga berita ini turun belum diperoleh konfirmasinya. 02.  (ed)

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)