Sijunjung

Hadapi Pemilu, Bawaslu Sijunjung Ingatkan Pendamping Desa dan PKH Tetap Netral

Warta Andalas | Senin, 11 Maret 2019 - 19:27:31 WIB | dibaca: 111 pembaca

WARTA ANDALAS, SIJUNJUNG - Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Agus Hutrial Tatul mewanti-wanti para pendamping atau fasilitator program dari kementrian agar tidak ikut dalam berpolitik praktis, khususnya di Pemilu 2019. Selain itu, pendamping PKH harus bekerja profeional dan tidak menjadi partisan partai politik yang mendukung calon tertentu.

"Kita mengindentifikasi program-program yang dibuat oleh kementrian-kementrian yang diantaranya ialah pendamping desa dan PKH dan kami sudah mendapatkan informasi awal adanya beberapa pendamping yang diduga mendukung satu calon peserta pemilu 2019, namun saat ini belum ada laporan ke bawaslu kecamatan maupun kabupaten" kata Tatul, Sabtu (9/3).

Tatul juga menambahkan bahwa pihaknya juga masih memperlajari terkait status dari para pendamping tersebut. "Kita masih mempelajari soal status pendamping, apakah dia termasuk orang yang dilarang melakukan kampanye. Tapi pada aspek yang lain mereka mempunyai potensi untuk menggunakan fasilitas negara, maka dari itu, kita akan melakukan koordinasi dengan dinas Sosial, karena pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)," tuturnya.

menurutnya, pendamping PKH harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Seperti contoh jika seorang pendamping menghadiri acara yang berafiliasi pada kepentingan politik tertentu, maka pendamping itu harus melepaskan semua atributnya sebagai pendamping PKH. Jika tidak, maka akan menimbulkan efek tidak baik kepada program iti sendiri dan dianggap PKH dipolitisasi.

“ Kita juga harus memastikan tidak adanya penggunaan fasilitas negara dalam proses pendamping untuk kepentingan kontestan tertentu baik pilpres maupun pileg. Beberapa aturan yang sudah kita dapatkan terkait dengan para pendamping ini, ada juga aturan-aturan kontrak kerja yang mendorong atau memastikan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik," jelasnya.

Pihaknya pun menerangkan, jika didapati berkampanye dan politik praktis dengan fasilitas negara tentu bisa terancam pidana. "Kalau penggunaan fasilitas negara nanti bisa masuk ke pidana sesuai pasal 521 di UU nomor 7 tahun 2017, apalagi jika sampai melakukan intimidasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung Yofritas mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai adanya beberapa pendamping PKH yang diduga ikut mensosialisasikan calon peserta pemilu. “ Kita belum mendapatkan informasi tersebut, namun kita akan menelusuri kebenarannya ke lapangan berkoordinasi dengan bidang yang menanunginya dan kita cari tahu dahulu mengenai aturan mengenai hal tersebut, sebab pendamping PKH statusnya adalah non PNS, namun kita tetap melakukan monitoring dan investigasi lebih lanjut,” ucapnya.

Dilain pihak, Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Sijunjung Zefnihan mengatakan bahwa kementrian Sosial sudah menegaskan bahwa pendamping PKH tidak boleh terjun ke dalam politik praktis. "Pak menteri sudah tegas pendamping tidak boleh terlibat dalam kepentingan politik praktis, entah menjadi tim sukses atau ikut kampanye, apalgi ikut menunjukan mempromosikan salah satu calon," katanya.

Pihaknya berharap, setiap pendamping harus bekerja secara profesionalitas, selain itu setiap pendamping pkh juga harua bisa memposisikan dirinya. "Intinya pendamping harus independan profesional harus bisa menempatkan diri secara proposional, kapan dia harus jadi pendamping kapan dia harus menjadi warga biasa, jika ada laporan  kita lakukan ivestigasi dulu karena kan sop nya seperti itu,” tegas sekda. (rel)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)