Nasional

Hadapi Gugatan IMO-Indonesia, Dewan Pers Baru Hadir di Sidang ke Tiga

Warta Andalas | Kamis, 20 September 2018 - 17:38:21 WIB | dibaca: 205 pembaca

 

WARTA ANDALAS, JAKARTA – Setelah mangkir pada dua kali persidangan dalam gugatan IMO-Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akhirnya pihak Dewan Pers sebagai tergugat mengutus kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang ke tiga, Kamis (20/9), yang dimulai pukul 10.30 WIB.

Menurut Ketua IMO-Indonesia Yakub F Ismail didampingi Sekjend M Nasir Bin Umar, Dewan Pers sudah dua kali mangkir dalam persidangan sehingga begitu banyak menimbulkan pertanyaan di kalangan pengurus, anggota IMO-Indonesia dan Masyarakat Pers, kenapa Dewan Pers selalu mangkir.

“Sidang ketiga digelar tidak terlalu lama, dikarenakan dari pihak tergugat sepertinya belum terlalu siap secara admistrasi sebagaimana yang disampaikan Majelis Hakim,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjut Yakub, Hakim Ketua kembali menjadwalkan persidangan akan kembali digelar pekan depan, tanggal 27 September 2018.

Sementara itu, M Nasir Bin Umar menambahkan bahwa IMO-Indonesia adalah organisasi yang memiliki legalitas sah, dan sudah mendapat pengakuan dari Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia. 

“Jadi kalau IMO-Indonesia disebut organisasi abal-abal, itu tidak benar,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Tjandra Setiadji, SH, MH selaku kuasa Hukun IMO-Indonesia mengatakan, meskipun Dewan Pers hadir di sidang ketiga yang diwakili oleh tiga kuasa hukumnya, namun sungguh sayang ketiga kuasa hukum tersebut tidak dilengkapi administrasi dengan baik sebagai kuasa khusus dari Dewan Pers. “Artinya, apakah tergugat tidak paham beracara?,” sebutnya. 

Senada dengan Tjandra, H. Dudung Badrun. SH, MH yang juga kuasa hukum dari IMO-Indonesia menuturkan, seharusnya tergugat telah mempersiapkan hal-hal yang bersifat administratif sebagai kuasa hukum dalam beracara. “Karena persidangan ini bukan yang pertama, tapi kali yang ketiga,” terangnya.

Tanggapan DPW IMO-Indonesia

Terspisah, secara bulat seluruh DPW IMO-Indonesia menginginkan penjelasan serta tanggungjawab dari Dewan Pers, terkait surat no: 371/DP/K/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 yang ditembuskan kepada 11 Institusi, antara lain Mentri Sekretaris Negara, Menkopolhukan, Menkominfo, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur Lemhanas, Para Pimpinan BUMN/BUMD, Para Karo Humas Protokoler Pemprov, Pemkab dan Pemkot Se-Indonesia, serta para pimpinan perusahaan.

Hal tersebut jelas sangat merugikan IMO- Indonesia yang keberadaannya mulai eksis. Adapun DPW IMO-Indonesia sudah tercatat dalam data base Kesbangpol sebagai organisasi yang sudah memiliki kepengurusan, kesekretariatan serta legalitas yang lengkap di DPW masing-masing.

Untuk diketahui bahwa Ikatan Media Online (IMO) Indonesia secara organisasi menyatakan tidak mengambil bagian dalam pergerakan yang ditujukan dan dipertentangkan kepada Dewan Pers pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 yang lalu, dikarenakan IMO-Indonesia adalah Organisasi Baru yang sedang fokus konsolidasi dan pengembangan organisasi.

Selain itu, IMO-Indonesia ingin menjadi organisasi yang taat aturan dan tidak ingin memperkeruh situasi.

“Untuk itu, kami DPW juga telah menyurati DPP IMO-Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2018, prihal dukungan atas pemulihan nama Baik IMO-Indonesia pasca terbitnya surat Dewan Pers tersebut,” ujar Arthur, Ketua DPW IMO Jabar yang diamini oleh seluruh ketua DPW IMO, via WA. (tim)

 


 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)