Lintas Provinsi

Gelar Rakor KSO BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Karo Perintahkan OPD Anggarkan Iuran

Warta Andalas | Jumat, 12 Oktober 2018 - 23:56:14 WIB | dibaca: 141 pembaca

WARTA ANDALAS, KABANJAHE - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakeraan Kantor Cabang Perintis Karo  menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kerjasama Operasional (KSO)  dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, bertempat di Ruang rapat Kantor Bupati Karo, Jumat (12/10/2018) guna  membahas kepesertaan non aparatur sipil negara, honorer (tenaga harian lepas) dan perangkat desa pada Pemerintah Kabupaten Karo.

Acara ini mendapat sambutan positif dari Bupati Karo Terkelin Brahmana dan pejabat Pemerintah Kabupaten Karo yang hadir pada kegiatan KSO  ini.

Bupati Karo dalam sambutannya menyampaikan  pihaknya sangat mendukung pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan  di wilayah hukum Kabupaten Karo.  Hal itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati Karo Nomor 24 tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial di Kabupaten Karo dan juga berbagai regulasi, edaran  dan Perjanjian Kerjasama  yang dilaksanakan sejumlah pimpinan OPD Kabupaten Karo.

“Sebagai langkah pertama, dan wujud perhatian kita kepada aparat internal, pada kesempatan ini saya minta agar seluruh pimpinan OPD  dapat menganggarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pejabat , tenaga honorer / THL , termasuk Kepala Desa dan Perangkatnya,” jelas Bupati Karo.

Ditambahkan, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, Tenaga honorer/Tenaga Harian Lepas, Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan tidak memiliki Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Sambil menunggu penganggaran pada APBD tahun 2019, mulai bulan Oktober 2018 agar diupayakan mendaftar secara mandiri /sukarela. termasuk Kepala Desa dan perangkatnya , silahkan dianggarkan pada APBD Desa,” tambah Bupati seraya memerintahkan BPKAD untuk mengkoordinir penganggarannya dan program yang diikuti hendaknya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Dalam kegiatan ini  hadir para Asisten Setdakab Karo diantaranya Suang Karo Karo dan Jernih Tarigan. Turut hadir Kepala OPD diantaranya Kadis DPM-PPTSP, Susi Iswara Bangun,SE,M.Si dan Kepala Dinas Pendidikan Karo  DR. Drs Eddi Surianta Surbakti,MPd. Tampak juga Drs Johanes  Hutauruk Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Melliana Sembiring Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja koperasi dan UMKM dan sejumlah pejabat lainnya. 

Dari Kejaksaan Negeri Karo tampak Kasubagbin  Ricardo Simanjuntak SH mewakili Kepala Kejaksaan memberikan sambutan dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Moch. Taufik  Yanuarsyah, SH. MH  menjadi salah satu narasumber. Sementara dari BPJS Ketenagakerjaan hadir Asisten Deputi Direktur Wilayah Sumbagut yang diwakili Asisten Deputi Keuangan Rakesh Sitepu , Kepala BPJS Ketenagakerjaan Karo Sanco Simanullang dan sejumlah staf.

Kegiatan KSO ini menghasilkan sejumlah rumusan  diantaranya Badan Usaha  yang tidak melaksanakan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 24 tahun 2016, akan dikenakan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, perijinan terkait usaha, ijin yang diperlukan dalam mengikuti lelang, ijin penyedia jasa  pekerja buruh dan ijin operasional lainnya.

Dikesempatan ini, Bupati meminta Badan Usaha, PT, CV, Yayasan, Sekolah Swasta,  Koperasi,  UMKM, dan pemberi kerja lainnya  untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya kedalam Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku  (ss)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)