Batusangkar

Fraksi Golkar Minta Bupati Pahami Aturan Pelaksanaan Mutasi

Warta Andalas | Selasa, 14 Agustus 2018 - 23:07:02 WIB | dibaca: 930 pembaca

 

WARTA ANDALAS, TANAH DATAR-Terkait agenda pelantikan pejabat eselon II di jajaran Pemda Tanah Datar, Fraksi Partai Golongan Karya DPRD menyikapinya dengan penolakan. Secara terang-terangan mereka menyebutkan bahwa kebijakan bupati melakukan mutasi dan promosi terhadap 12 orang pejabat tinggi pratama tersebut, bertentangan dengan undangan-undang karena pejabat yang akan dilantik itu belum genap menjabat dua tahun.

"Kami dari DPD II Golkar dan anggota Fraksi Golkar DPRD Tanah Datar, berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan eselon II di Pemda menyambut baik dilaksanakannya hal itu. Dari hasil penilaian panitia seleksi telah menghasilkan sekitar 12 rekomendasi, ada yang dimutasi dan promosi, dari 12 rekomendasi itu diduga Pansel maupun hasil keputusan yang kita lihat dari SK bupati, diduga mengabaikan orang-orang yang kompeten dibidangnya selama ini. Apa potensi putra-putra terbaik Tanah Datar tereliminasi oleh orang-orang yang kompetensinya sangat diragukan pada bidang yang akan diisi itu. Keterlibatan kita jauh dari idealnya dalam hal pelantikan ini, Pak Bupati tidak maksimal komunikasinya dalam hal penempatan pejabat eselon II ini dengan saya, saya kawatir jika dalam penempatan pejabat daerah tidak melalui jenjang pengkaderan bisa saja Tanah Datar nanti diobok-obok pihak lain," ujar Ketua DPD II Golkar Tanah Datar, Zuldafri Darma yang juga Wakil Bupati Tanah Datar didampingi enam orang anggota Fraksi Partai Golkar pada jumpa pers di Pagaruyung, Selasa (14/8).

Disebutkan Zuldafri, selain bertentangan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 pasal 116 ayat 1 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian daerah (bupati) tidak diperbolehkan untuk melaksanakan mutasi terhitung dua tahun sejak pelantikan. Menurut Zuldafri pelantikan juga tidak efektif karena saat ini masih tahun anggaran berjalan dan program sedang berlangsung.

"Bagi pejabat baru tentu mesti melaksanakan adabtasi dengan pegawainya dan tentu akan mengganggu kinerja dalam menjalankan program kegiatan di OPD masing-masing, ini sudah jelas-jelas melanggar undang-undang karena pejabat tersebut belum penuh dua tahun, kami bersama anggota Fraksi Golkar juga telah konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, di sana ditegaskan bahwa agenda pelantikan ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kita berharap agar Pak Bupati Irdinansyah akan meninjau kembali keputusannya untuk menunda pelantikan pejabat tinggi pratama ini, kami juga telah menyurati KASN serta melaporkan hal ini," ujarnya.

Sementara, Anggota Fraksi Golkar Anton Yondra juga berpendapat bahwa Fraksi Golkar sebagai pengusung saat pencalonan bupati dan wakil bupati mesti menjadi pertimbangan bupati dalam keterwakilan daerah.

"Fraksi tidak menerima kebijakan bupati dalam pelantikan ini dan tetap menyarankan agar ini ditunda, kita juga mengawasi kinerja Pemda termasuk dalam hal pelantikan 12 pejabat ini. Fraksi nanti akan proses jika pelantikan tetap dilaksanakan bupati," ujar Anton.

Dikatakan, agar persoalan tersebut bisa mendapatkan solusi antara bupati dan wakil bupati, ia berharap bupati bicara empat mata dengan wakil bupati, ujarnya.

"Melalui konsultasi kami dengan divisi Advokasi Komisi Aparatur Sipil Negara, pihaknya tidak memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Pemda tentang pelaksanaan pelantikan ini dan bahkan dengan tegas KASN menyatakan ini bertentangan dengan undang-undang jika tetap dilaksanakan. Dalam hal ini Wabup juga dibohongi dengan aturan-aturan dan satu pun tidak ada yang diakomodir saran dan rekomendasi Wabup," ujar Anton Yondra.

Ketua Fraksi Golkar Syamsul Bahri juga mengatakan bahwa Fraksi Golkar belum sependapat dengan kebijakan bupati dalam hal pelantikan yang akan dilaksanakan itu.

"Kami menilai hal ini berawal dari kasus Kadis PU Thamrin yang dicopot tiba-tiba yang dianggap melanggar disiplin. Anehnya beliau dicopot dulu baru diperiksa. Dalam undang-undang tidak ada istilah diberhentikan sementara, setelah itu dilakukan penilaian kembali secara menyeluruh yang ujung-ujungnya menjatuhkan Thamrin. Hasil Pansel diduga hanya untuk memenuhi keinginan bupati dan Wabup tidak dilibatkan. Kami menilai pelantikan ini menyalahi aturan dan terdapat kekeliruan," ujarnya.

Saat jumpa pers tersebut Anton Yondra juga memperdengarkan rekaman suara hasil konsultalsi Fraksi Golkar Tanah Datar ke KASN di Jakarta, terjadi dialog timbal balik antara anggota Fraksi dengan pihak KASN. (riz)


 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)