Lintas Provinsi

DPRD Sulteng Kembali Gelar RDP Pansus Bencana

Warta Andalas | Senin, 05 Agustus 2019 - 19:54:29 WIB | dibaca: 57 pembaca

WARTA ANDALAS, PALU - Pansus (Panitia Khusus) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yg dibentuk Nopember 2018 silam, hari ini kembali gelar Rapat Dengar Pendapat bersama stake-holder kebencanaan plus sejumlah organisasi korban.

"Iya, siang ini jam 14.00 Wita kita gelar. Kali ini kami mau pastikan sejumlah target RDP, yakni soal transparansi keuangan di masa pemulihan ini. Kita harus sama-sama tahu, paling tidak garis besar mutasi keuangan pasca bencana bisa kita lihat bersama," kata Yahdi Basma, Ketua Pansus P3B Pasigala di Palu.

Saat ditanya, apakah memang ada kewenangan DPRD soal itu, Yahdi menambahkan bahwa mekanisme pengendalian atau pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah, pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Fungsi pengawasan terhadap alokasi APBD dilakukan lembaga legislatif terhadap berbagai penggunaan dana daerah pada setiap kesempatannya. Meskipun secara

formal, laporan pemerintahan daerah dituangkan dalam bentuk laporan triwulan dan tahunan, namun lembaga legislatif dapat menggunakan berbagai media, masyarakat, ataupun informal dari pemeritahan daerah untuk mengawasi berbagai implementasi APBD oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana sebagai Pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, tegas sebutkan di Pasal 4 PP dimaksud, bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah.

Direncanakan, RDP siang ini juga mengundang sejumlah organisasi korban dan juga pihak REI (Real Estate Indonesia).

Saat ditanya mengapa mengundang REI, Yahdi Basma jelaskan bahwa sejauh ini kita juga sedang berkutat soal kesiapan HUNTAP dengan berbagai hal yg menyertainya.

Kata Yahdi, ada gagasan yang mungkin saat ini sebatas wacana namun tak keliru jika ditawarkan. Bahwa dalam konteks komitmen kita untuk percepat roda ekonomi local.

“Kan kita di daerah punya banyak kontraktor dan pengemban lokal bidang perumahan, ada REI, ada KADIN dan lainnya, harusnya mereka di maksimalkan. Saya lihat banyak komplek dan perumahan yang mereka bangun namun belum laku. Ini kecil-kecil tapi jika dihimpun kan jadi banyak. Kita mau lihat, seberapa banyak itu dan apa ada peluang agar itu bisa jadi salah satu opsi soal HUNTAP bagi korban bencana," pungkasnya. (rel)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)