Mentawai

DPRD Mentawai Diduga Sengaja Perlambat Proses PAW Erol Sondakh

Warta Andalas | Minggu, 19 Januari 2014 - 11:19:56 WIB | dibaca: 1015 pembaca

WARTA ANDALAS MENTAWAI - Dari keterangan Maru Sarejen SH sebagai pengacara pihak Pdt Erol Sondakh mengatakan bahwa proses Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten Mentawai dari partai PDS Mentawai, sudah lama, yakni keputusan gubenur Sumatera Barat nomor 171-832-2013 berdasarkan usulan dari bupati Mentawai nomor 160/401/bup-km/2013 tanggal 27 Setember 2013, perihal PAW anggota DPRD kabupaten Kepulauan Mentawai untuk melaksanakan pemberhentian dan pelantikan anggota baru atas nama Nikonor Saguruk, SH.

Peresmian sebagai anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan gubenur Sumatera Barat nomor 171-375-2009 tanggal 4 agustus 2009 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masa jabatan 2009-2014 berhenti antar waktu, karena diberhentikan.

Selain itu, juga berdasarkan surat Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 43/kpu-kab-003.435089/viii/2013 tanggal 23 Agustus 2013, perihal penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Partai Damai Sejahtera bahwa Erol Sondakh dinyatakan telah memenuhi persyaratan administarasi untuk diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu.

Berkaitan dengan surat keputusan gubenur sumatera barat tersebut, maka  anggota DPRD Mentawai dari fraksi PDS, yakni Isar Taileleu, Nikanor Saguruk dan Er Sapalakai mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang dengan register nomor 14/g/2013/ptun-pdg.nomor 15/g/2013/ptun-pdg dan nomor 16/g/2013/ptun-pdg-tangal 12 November 2013.

“Kita bicara aturan hukum, kita lepas dari politik. SK gubenur sudah keluar pertanggal 23 Oktober 2013, yang salahsatunya berbunyi dasar-dasar usulan dari  konsiderannya. Yang menjadi pertimbangan gubenur adalah adanya usulan DPRD  melalui bupati kepulauan Mentawai kepada gubenur Sumbar yang mengusulkan bahwa anggota DPRD dari Partai Damai Sejahtera sudah memenuhi sarat untuk di PAW,ujarnya.

Bagian sarat-sarat usulan itu, lanjut dia, adalah surat DPRD Mentawai ke KPU dan KPU sudah membalas dan memverivikasi dan diteliti serta menguji kelayakan dan peringkat dibawahnya, itulah yang akan menggantikannya.

Setelah diteliti, berdasarkan undang-undang no 27 tahun 2009 tentang Susduk DPR, DPD, MPR, dan DPRD  dan setelah diteliti berdasarkan PP 16 – 2010, semua sudah terlewati dengan benar sehingga gubenur menerbitkan SK- nya. Kalau SK sudah terbit dan mengaju kepada  undang-undang no 5 1986 pasal 67 ayat 1, tentang tata usaha negara, jelas dikatakan satu keputusan badan sepanjang belum dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum keputusan gubenur dapat dilaksanakan,tegasnya.

Dia juga mengatakan, Nikanor dan rekan rekannya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu boleh saja. Itu hak mereka, kita tidak boleh melarang tetapi secara hukum silahkan mereka menguji bahwa hak mereka dilanggar oleh negara dalam pandangan mereka.

Tetapi kita bicara hukum bahwa hak mereka yang menurut mereka ada hak yang dipereteli, tetapi keputusan gubenur dapat dilaksanakan oleh DPRD kabupaten Kepulauan Mentawai untuk melantik. Nanti kalau seandainya gugatan teman-teman Nikonor cs dikabulkan PTUN dan SK gubenur itu dinilai cacat hukum, maka hak mereka akan dikembalikan, sepanjang yang tergugat tidak melakukan banding. Itu proses hukum,”terangnya.

Lebih jauh ia juga menilai bahwa sekarang DPRD Mentawai sudah melampaui kewenangannya serta sudah arogan dan sewenang-wenang, tidak ada aturan hukum lagi dan power mereka saja yang mereka kemukakan.

Saya sedih sebagai seorang anak Mentawai diangap arogan dan membangkang secara politik. Contoh Ifdil, diusulkan oleh bupati menjadi Sekda ternyata tidak dilantik-lantik. Sama dengan ini kasusnya yang terjadi. Sudah diusulkan oleh DPRD melalui bupati kepada gubenur dan sudah ada surat keputusan gubenur, tetapi DPRD Mentawai membangkang,”tandasnya.

Maru Sarejen jug mengatakan, dari pihak Erol Sondakh akan melaporkan kasus ini ke Polres Mentawai dan ke Polda Sumbar hari Senin (20/1) besok, tentang pidata dan pidana, juga kebijakan yang tidak memakai hukum, dengan fakta-fakta yang ada. (heri)

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)