Tokoh

Menjadi Plt Gubernur Riau

Djouhermansyah Johan Bertekad Ciptakan Tatanan Pemerintahan yang Baik dan Transparan

Warta Andalas | Minggu, 08 Desember 2013 - 20:08:50 WIB | dibaca: 2147 pembaca

WARTA ANDALAS, JAKARTA – Terkait kekosongan jabatan Gubernur Provinsi Riau sebelum dilantiknya pemenang pasangan terpilih pasca Putaran Pilgub putaran kedua beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 132/P/2013, tertanggal 15 November 2013 tentang penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Riau, melantik Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Prof. DR, H. Djohermansyah Djohan, MA, sebagai Plt. Gubernur Provinsi Riau, menggantikan Plt Sebelumnya mantan Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit, Kamis (21/11) yang lalu di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Pelantikan itu dihadiri secara langsung olehsejumlah pejabat penting Pemprov Riau, seperti Sekda Prov Riau Drs Zaini Ismail, M.Si, Ketua DPRD Riau, Bupati dan Walikota se-Prov Riau dan Pejabat Esselon II dan III di lingkungan Pemprov Riau.

Usai membacakan Keppres RI Tentang Pelantikan Pejabat Gubernur Riau itu, Mendagri Gamawan Fauzi melanjutkan dengan Pengambilan sumpah Penjabat Gubernur Riau, dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Plt Gubernur Riau HR Mambang Mit kepada Penjabat Gubernur Riau Djohermansyah Djohan.

Dalam Sambutannya, Menteri dalam Negeri Gamawan Fauzi, mengatakan bahwa masa jabatan Gubernur Riau HM Rusli Zainal dan Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit telah berakhir pada Kamis (21/11/13).

Menurut Gamawan Fauzi saat memberikan sambutan dalam pelantikan tersebut, Pelantikan itu untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Riau dan hanya bersifat sementara, hingga nanti terpilihnya Gubernur Riau dalam putaran kedua.

Dihadapan yang hadir saat pelantikan itu, Mendagri mengajak agar seluruh elemen dan lapisan masyarakat Riau dapat menyukseskan Pilgubri putaran kedua serta dapat menjaga stabilitas dan berkoordinasi dengan baik, saat sebelum dan sesudah pemungutan suara.

Sejarah Penting Untuk Provinsi Riau

Dengan dilantiknya Djohermansyah Djohan sebagai Penjabat Gubernur Riau di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta ini, tentunya menjadi catatan sejarah penting bagi Provinsi Riau. Sebab, meski hanya untuk mengisi kekosongan atau pelaksana tugas, namun pelantikan tersebut dilakukan di luar Provinsi Riau.

Seperti diketahui, jabatan Gubri M Rusli Zainal dan Wagubri Raja Mambang Mit berakhir pada tanggal 21 November 2013, sedangkan tahapan Pilgubri putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 27 November yang lalu. Artinya, ada kekosongan jabatan kepala daerah menjelang terpilihnya Gubernur dan wakil gubernur definitive.

Sejarah penting yang juga bakal menjadi catatan penting adalah dengan dinonaktifkannya Gubernur Rusli Zainal oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantaran tersandung dugaan dua kasus korupsi, yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XVIII dan izin kehutanan.

Selain itu, Rusli Zainal juga diberhentikan dari jabatan Gubernur Riau oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui  
Keppres Nomor 131/P/2013 tertanggal 12 November 2013, yang dilanjutkan dengan naiknya Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau sampai habis masa jabatannya.

Hal itu dilakukan SBY setelah pihak KPK mengirimkan surat pada Kemendagri yang meminta agar Gubernur Riau Rusli Zainal segera dicopot dari jabatannya.

Djohermansyah Djohan Harapkan Dukungan Seluruh Stake Holder

Usai dilantik, Plt. Gubernur Riau Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa ia akan mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya.

“Sesuai Keppres yang saya terima, saya akan melaksanakan tugas gubernur sampai dilantiknya Gubernur Riau definitif hasil Pemilukada Riau putaran kedua yang berlangsung pada 27 November 2013 kemarin, kira-kira sampai bulan Januari 2014 mendatang apabila pelaksanaan Pilkada putaran kedua itu berjalan mulus,"terangnya.

Dikatakan Djohermansyah, penugasan dirinya sebagai Plt. Gubernur Riau bagaikan pejabat pusat yang turun gunung. Sebab, selama ini sebagai Dirjen Otda, ia lebih sering memberikan pengarahan kepada para kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

"Tapi sekarang malah saya turun gunung menjadi Penjabat. Tidak masalah buat saya. Jadi aman-aman saja, " ujarnya.

Menjadi pejabat setingkat Gubernur memang bukanlah tugas yang ringan. Butuh kepiawaian dalam menangani berbagai hal yang terjadi, serta perlu kearifan dalam menentukan arah kebijakan sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pejabat setingkat Gubernur juga harus siap dengan segudang tugas dan tanggungjawab, yang terkadang tak mengenal waktu dan tempat.

Untuk itu, Djohermansyah berharap adanya dukungan dari seluruh stake holder serta DPRD, instansi pemerintah, hingga pers demi kelancaran pemerintahan di Riau.

Djohermansyah Bertekad Ciptakan Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabilitas

Mengingat Gubernur Riau sebelumnya kini telah tersandung dalam kasus korupsi, maka sungguh merupakan tugas berat bagi Djohermansyah sebagai Plt. Gubernur Riau untuk menata kembali Pemerintahan Provinsi ini.

Namun tentunya, dengan segudang pengalamannya selama menjabat Direktur Otonomi Daerah pada Kementrian Dalam Negeri, dan telah terbiasa membina jalannya pelaksanaan Pemerintahan Daerah, ia diyakini akan mampu mengemban tugas ini secara optimal.

Hal itu juga ditandai dengan tekadnya ingin menciptakan tatanan Pemerintahan Provinsi Riau yang baik dan transparan.

"Saya ingin menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabilitas dan partisipasi publik agar pelayanan masyarakat bisa cepat dan berjalan dengan baik,” ujar Djohermansyah, tampak serius.

Hal tersebut akan dibuktikan dalam sederet agenda penting yang harus ia laksanakan, seperti dalam tugas pertamanya sebagai Penjabat Gubernur Riau, melantik Bupati Indragiri Hilir dan wakilnya pada Jumat (22/11). 

"Kamis (21/11) terbang ke Riau dan esoknya, Jum'at (22/11) langsung ke Inhil untuk melantik Bupati dan Wakil Bupati Inhil terpilih," paparnya.

Berikut profil singkat Djohermansyah Johan, dari berbagai sumber:

Nama Lengkap: Prof., Dr. Djohermansyah Djohan MA

Alias : No Alias

Agama Islam

Tempat Lahir: Padang, Sumatera Barat

Tanggal lahir: Selasa, 21 Desember 1954

Zodiac:  Sagittarius

Istri:  Yannidiarti

BIOGRAFI Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A atau yang akrab disapa Pak Djo lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 21 Desember 1954. Nama Pak Djo sendiri semakin dikenal publik setelah dirinya disebut-sebut akan diangkat menjadi pemimpin nomer satu di Aceh setelah kota tersebut mengalami polemik seputar pilkada yang akan digelar untuk mendapatkan gubernur baru masa bakti tahun 2012-2017.

Pada tahun 1984, Pak Djo berhasil menyelesaikan studinya dengan predikat lulusan terbaik Angkatan X Institut Ilmu Pemerintahan (IIP). Ini membuatnya meraih penghargaan Sarjana Adhi Praja dari Menteri Dalam Negeri. Setelah itu, Pak Djo kemudian melanjutkan pendidikannya ke IIP Jakarta Jurusan Ilmu Politik yang diselesaikannya pada tahun 1988. Pak Djo juga sempat mengenyam pendidikan pascasarjana di University of Hawaii di Honolulu, Amerika Serikat. Pada tahun 2004, dia meraih gelar Doktor dari Universitas Padjajaran Bandung.

Pak Djo mengawali karirnya di pemerintahan dengan menjadi kepala seksi (kasie) Perekonomian Desa Subdit PMD Pemko Padang Panjang, Sumatera Barat. Selama 10 tahun setelah berkiprah di Kota Padang Panjang dan Bukittinggi, pada tahun 1988, suami dari Yannidiarti ini dipercaya untuk menjadi kepala bagian (kabag) Penerangan dan Pemberitaan, Biro Humas Pemprov Sumatera Barat (Sumbar).

Di awal tahun 1992, Pak Djo yang sudah menulis sedikitnya 22 artikel dan telah dipublikasikannya itu pindah ke Jakarta untuk menempati jabatan ketua Jurusan Politik di IIP. Sembari mengajar di IIP, dia juga dipercaya untuk menjadi Media Adviser Komisi Pemilihan Umum (KPU) antara tahun 2003 hingga tahun 2004. Pada tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan Djohermansyah Djohan menjadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemdagri) menggantikan Sodjuangan Situmorang yang sudah memasuki masa pensiun. Sebelum jabatan startegis itu diisi, Sekjen Kemdagri, Diah Anggraeni merangkap sebagai Plt Dirjen Otda.

Riset dan Analisa: Fathimatuz Zahroh PENDIDIKAN APDN Bukittinggi, Sumatera Barat (1977) IIP ilmu politik (1984) University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat (1991) Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat (1999) KARIR Kepala Seksi Perekonomian Desa Subdit PMD Kantor Walikotamadya KDH. Tk. II Padang Panjang, Sumatera Barat (1978 - 1981) Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, APDN Bukitinggi (1984 - 1986) Kepala Seksi Bimbingan Siswa Diklatwil I Depdagri, Bukitinggi (1986 - 1988) Kepala Bagian Penerangan dan Pemberitaan, Biro Humas Kantor Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat Padang (1988 - 1989) Ketua Jurusan Politik IIP Jakarta (1992 - 1996) Ketua Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia IIP, Jakarta (1996 - 1998) Ban Asisten Bidang Poldagri pada Kantor Wakil Presiden RI (1998 - 1999) Kepala Biro Humas KPU (1999 - 2000) Staf Khusus pada Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah (2000 - 2001) Konsultan Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada The Partnership For Governance Reform - UNDR (2001) Ketua Jurusan Manajemen Pemerintahan IIP, Jakarta (2002 - 2003) Media Adviser KPU (2003 - 2004) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik (2005 - 2010). PENGHARGAAN Sarjana Adhi Praja Nugraha dari Menteri Dalam Negeri (1984) Bintang Jasa Utama dari Presiden RI (1999) Satya Lencana Karya 20 tahun (1999) Satya Lencana Karya 30 tahun (1999).  (ap)

 

 

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)