Hukrim

Ditanya Pewarta Usai Sidang ke 2, Perwakilan Bangka Pos Memilih Bungkam

Warta Andalas | Senin, 10 Desember 2018 - 21:19:42 WIB | dibaca: 251 pembaca

Ruang Tunggu Sidang Tripatit Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang

WARTA ANDALAS, PANGKALPINANG - Hari ini, Senin (10/12) kedua belah pihak mengikuti sidang ke-2 tripatit yang dimediasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang, terkait  perkara perselisihan ketenagakerjaan yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), antara Adityawarman selaku karyawan dengan  perusahaan media ternama Bangka Pos dibawah manajemen PT Bangka Media Grafika (BMG).

Dalam sidang ke-2 tripatit ini, pihak PT. BMG Bangka Pos diwakilkan oleh wakil pimpinan perusahaan Vivi, sedangkan kehadiran Adityawarman diwakilkan oleh ketua SPSI Babel Darusman dan sebagai hakim sidang tripatit dimediasi oleh Audrin Kepada Bidang (Kabid) Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang.

Kepada Pewarta HPI Babel, Audrin menjelaskan bahwa pada sidang ke 2 mediasi tripatit ini pokok permasalahan terjadinya PHK atau pemecatan terhadap pekerja, dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan perselisihan yang terjadi.

Dikatakan, dari keterangan pihak perusahaan, pekerja telah melanggar aturan perusahaan sebagaimana ketentuan peraturan perusahaan yang mengikat pekerja. Sementara, kuasa pekerja menyampaikan pihak perusahaan tidak pernah sama sekali memberikan surat peringatan/teguran secara tertulis, malah memberikan pemecatan langsung melalui pesan WhatsApp (WA) saat sidang tripatit pertama.

Selain itu, pihak kuasa pekerja juga mengatakan bahwa peraturan perusahaan haruslah mengacu kepada  Undang-undang  Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

"Berdasarkan peraturan perusahaan, pihak perusahaan telah menghitung penggantin dana pesangon dan tunjangan lainnya untuk pekerja sekitar 50 juta. Sedangkan menurut kuasa pekerja, berdasarkan perhitungan aturan undang-undang nomor 13 ketenagakerjaan sekitar 112 juta untuk dana pesangon dan tunjangan lainnya, yang harus diterima oleh pihak pekerja,"  jelas Aundrin kepada Pewarta HPI Babel, Senin (10/12/2018).

Masih menurut keterangan Audrin,  hasil persidangan yang dilakukan di kantor Dinas Tenaga kerja sampai saat ini sudah hampir ditemukan titik temu dimana diantara kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan untuk berunding mencari jalan tengah terkait pembayaran dana pesangon, dan akan dimusyawarahkan dan mufakat secara kekeluargaan diluar sidang.

"Apapun hasil musyawarah dan mufakat kedua belah pihak, akan kami buatkan hasil keputusan anjuran pada sidang ke 3 pada hari Senin depan.  Jika kedua belah pihak sepakat dengan apa yang telah dimusyawarahkan,  kami akan putusan anjurannya,” ungkapnya.

Namun jika pihak pekerja tidak sepakat, imbuh Audrin, kami tetap membuat putusan anjurannya untuk dijadikan dasar dilanjutkan ke sidang pengadilan hubungan industrial/PHI.

Sementara itu ketika Pewarta HPI Babel, menghampiri pihak perwakilan PT. Bangka Media Grafika usai sidang mediasi, wakil perusahaan pers Bangka Pos itu memilih bungkam atas persoalan pemecatan terhadap karyawannya. (hpi)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)