Nasional

Disebut Bubar, Kuasa Hukum IMO Indonesia Maskur Husain Bakal Menggugat

Warta Andalas | Jumat, 28 September 2018 - 07:24:03 WIB | dibaca: 566 pembaca

WARTA ANDALAS, JAKARTA - Kuasa hukum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia,  Maskur Husain, SH berencana akan mempolisikan atau melaporkan sejumlah oknum  yang mengatakan telah membubarkan IMO-Indonesia, kepada pihak berwajib.

Hal tersebut dikatakan Maskur Husain, terkait adanya sekelompok orang yang telah menyatakan membubarkan IMO-Indonesia di Jakarta, Kamis (27/0) kemarin.

Maskur juga menegaskan bahwa ia akan melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum  terkait  pernyataan terbuka yang dilontarkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tentang pembubaran IMO-Indonesia yang meresahkan DPP IMO,  perwakilan IMO maupun anggota IMO lainnya.

“Untuk membubarkan Ormas itu, tidak mudah. Dalam tahapannya, Pemerintah saja saja begitu repot. Kok oknum ini dengan mudahnya mengatakan bubarkan IMO,” sebutnya.

Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum, lanjut Maskur, diajukan ke pengadilan negeri oleh Kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai tempat domisili hukum Ormas, dengan disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

“Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima,” terangnya.

Setelah permohonan diajukan, lanjut Maskur, Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan. Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.

“Dalam sidang pemeriksaan, Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan. Permohonan pembubaran Ormas harus diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari, terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

“Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya, Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas kepada pemohon, termohon, dan Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,” pungkasnya. (imo)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)