Dharmasraya

Diduga Langgar Undang-undang, HMI Dharmasraya Berunjukrasa di Bawaslu

Warta Andalas | Rabu, 12 September 2018 - 18:47:11 WIB | dibaca: 544 pembaca

WARTA ANDALAS, DHARMASRAYA - Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam cabang Dharmasaraya yang menggelar aksi demo didepan kantor Bawaslu Rabu, (12/09), mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Resor Dharmasraya. Dalam aksinya, para pendemo pertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dharmasraya, yang dinilai tidak profesional dan cenderung menimbulkan kegaduhan.

Bukan hanya persoalan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipertanyakan oleh para pendemo. Namun, para mahasiwa HMI Cabang persiapan Dharmasraya, juga menuding adanya dugaan bahwa Bawaslu terindikasi korupsi dan merugikan negara dalam pengadaan Mobiler sejumlah Panwascam.

"Selain adanya dugaan main mata antara Bawaslu dengan sejumlah Parpol, kami juga menilai adanya dugaan praktik korupsi pengadaan mobiler disejumlah Panwascam," Kata ketua HMI cabang persiapan Dharmasraya, Deniasyah.

Kepada Awak media usai berorasi, Deniansyah menilai bahwa ada  kongkalingkong ditubuh Bawaslu, mulai dari APK Pra kampanye hingga pengadaan mobiler disejumlah Panwascam.

“ Ada dugaan kongkalingkong ditubuh Bawaslu Dharmasraya, yang mengakibatkan kerugian negara, kita sudah lakukan investigasi atas dugaaan korupsi mobiler di sejumlah panwascam," kata Deniansyah.

Dalam orasinya, para pendemo mengajukan enam poin pernyataan, yakni, Komisioner Dharmasraya telah melakukan pelanggaran kode etik, UU Pemilu dan PKPU. Komisioner bekerja lemah, tidak berwibawa. Komisioner Dharmasraya, terindikasi melakukan Korupsi, kolusi uang negara secara bersama-sama.

Serta meminta DKPP dan Bawaslu RI menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan peraturan terkait. Meminta kepada Parpol dan Caleg menurunkan atributnya dan Meminta kepada pemerintah daerah Dharmasraya, harus memerintahkan para Pol PP bergerak menurunkan atribut yang ada di Dharmasraya, sehingga tercipta pemilu yang berdaulat dan berintegrasi serta transparansi uang negara.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Syamsurizal saat dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang mengikuti kegiatan Bimtek yang sudah berlangsung sejak tanggal 11 Septembere 2018 kemarin dan setelah ini akan dilanjutkan dengan kegiatan lain yang berlangsung hingga tanggal 15 September 2018.

Ketika dikonfirmasi terkait poin tuntutan mahasiswa tentang dugaan pelanggaran Pemilu atas pembiaran APK, dirinya mengatakan, pihaknya sudah bekerja sesuai aturan, dimana berdasarkan aturan terbaru,  APK itu baru masuk pelanggaran jika memenuhi unsur akumulatif, mencakup  lambang dan nomor urut partai.

"Hasil identifikasi kami sejauh ini, APK yang ada belum ditemukan memenuhi unsur akumulatif. Jika ada silahkan laporkan ke Bawaslu, memang itu yang kami harapkan, ini namanya pengawasan partisipatif," kata Syamsurizal, via telphon.

Sedangkan untuk poin tuntutan kedua terkait pengadaan barang, dirinya mengarahkan untuk minta penjelasan kepada kepala sekretariat Bawaslu. "Itu wewenang Kasek, langsung saja sama pak kasek," kata Syamsurizal.

Sementara itu, Kepala sekretariat Bawaslu Dharmasraya, saat dikonfirmasi terkait adanya dugaan korupsi pengadaan mobiler di sejumlah Panwascam menyebutkan, bahwa tidak ada anggaran untuk pengadaan di Bawaslu Kabupaten adanya di Bawaslu Propinsi

" Kami hanya Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK), untuk uang pengadaan semuanya berada di bawaslu propinsi dan hanya ada sewa, barang oleh panwascam," kata Kepala sekrtariat Bawaslu, Reda Akmal, via telphon genggamnya, Rabu, 12/09.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya hanya sebatas memantau apakah barang yang telah dianggarakan itu ada dimasing-masing Panwascam disetiap kecamatan.

"Tugas kita hanya memastikan mobiler itu ada atau tidak diseluruhnya di sekretariat Panwascam, soal rusak atau tidak bukan kewenangan kami," tegasnya.

Ia juga mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima adanya laporan terkait Mobiler Panwascam yang bekas serta rusak.

"Kita juga tidak akan melakukan tindakan atas orasi dari HMI cabang persiapan Dharmasraya, yang menduga adanya korupsi pada pengadaan mobiler disejumlah Panwascam," ungkapnya.

Saat ditanya berapa jumlah anggaran untuk satu Panwascam dalam pengadaan mobiler serta berapa jumlah seluruh anggaran untuk 11 Panwascam, Reda Akmal, mengaku tidak ingat dan lupa.

"Kalau untuk itu, kita buka buku anggaranya, kini saya sedang ada acara di Padang," katanya mengakhiri.

Dari pantauan dilokasi, seluruh komisioner serta Kepala sekretariat Bawaslu Dharmasraya, tengah berada mengikuti acara di Padang sejak tanggal 11 hingga 15 mendatang. Sedangkan para pendemo, hanya disambut staf Bawaslu. (tim)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)