Solok

Canangkan GNSTA, Wako Minta OPD Sadar Arsip

Warta Andalas | Kamis, 14 Maret 2019 - 20:17:03 WIB | dibaca: 116 pembaca

WARTA ANDALAS, SOLOK - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, mengatur dan mewajibkan setiap lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN/D dan perguruan tinggi negeri untuk mengelola arsipnya semenjak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusunan guna menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat buktu yang sah.

Namun kenyataannya, kata Zul Elfian, SH, MSi, Dt. Tianso, pada beberapa OPD pengelolaan arsip secara baik dan benar belum terlaksana bahkan beberapa OPD ketika membutuhkan file-file dari arsip lama, kesulitan dalam menemukannya. Apalagi ditambah minimnya pemahaman masyarakat membuat keberadaan arsip sering terabaikan dan dianggap tidak penting.

Arsip seringkali dipandang bukan sebagai sebuah kebutuhan sehingga tidak terkelola dengan baik. Dampak dari lalainya perangkat daerah dalam mengelola arsip berakibat hilangnya informasi yang ujung-ujungnya menyulitkan pemerintah dalam memberikan pelayanan pada publik. Sementara, disisi lain kantor arsip berdiri megah.

Drs. Mustari Irawan, MPA, Direktur Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengingatkan pada setiap pemerintah daerah untuk selalu mengelola arsip dengan benar profesional. Jangan mengabaikan persoalan arsip karena arsip terkait dengan data dan kepentingan daerah. Untuk itu, jangan biarkan arsip itu bekerja sendiri tapi OPD disetiap pemda harus proaktif dalam mengelola arsipnya dan menyimpannya dalam data arsip daerah. "Data itu penting, karena itu mengelola sebuah arsip secara profesional merupakan keharusan," Katanya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Solok, Drs. Yul Abrar, mengakui kondisi kearsipan di Kota Solok saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan arsip yang ideal disetiap penciptaan arsip. Ditambah minimnya SDM berkualitas dibidang kearsipan, bahkan sering dimutasi ke OPD lainnya. Akibatnya berdampak pada kurangnya pemahaman akan pengelolaan arsip. Padahal pemerintah telah didukung oleh aturan berupa jabatan fungsional arsiparis, reward and punishment tentang kearsipan pada UU Nomor 43 Tahun 2009. Artinya, arsip ini membutuhkan perhatian  dan pengelolaan seumur hidupnya. (Fkr)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)