Solok

Caleg Mantan Terpidana Wajib Publikasikan Dirinya di Media Massa

Warta Andalas | Kamis, 09 Agustus 2018 - 21:32:58 WIB | dibaca: 354 pembaca

, SOLOK.-  Bakal calon legislatif mantan terpidana, yang maju untuk memperebutkan kursi DPRD Kota/Kab, DPRD Propinsi, DPR RI, dan DPD RI, wajib mempublikasikan dirinya disalah satu media massa. Caleg harus melampirkan surat keterangan dari pimpinan redaksi media massa bahwa caleg bersangkuan telah mempublikasikan dirinya disalah satu media massa tersebut. Kemudian lembaran berita publikasi tersebut harus dilampirkan dalam persyaratan caleg ketika diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. 

Asraf Danil Handhika, Ketua KPU Kota Solok menyebutkan persyaratan terkait mantan terpidana sudah diatur dengan jelas pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20, Pedoman Teknis 876, dan Juknis 761. Disitu disebutkan setiap caleg yang pernah dihukum, harus melampirkan persyaratan, diantaranya Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum dan dipenjara dilapas tersebut. Kemudian Surat Keterangan Pengadilan Negeri Solok bahwa caleg bersangkutan pernah menerima putusan pidana terkait hukuman yang diterimanya. Dan Surat Keterangan Pimpinan Redaksi salah satu media massa bahwa caleg bersangkutan telah mempublikasikan dirinya di media massa bersangkutan ditambah lampiran berita publiksi tersebut.

Dalam berita publikasi tersebut, caleg harus mepubliksikan dirinya secara lengkap. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, putusan pengadilan, hingga jumlah masa tahanan, dan penyebab yang bersangkutan dipidana serta maju dari partai apa, termasuk wilayahnya. Jika syarat ini tidak dipenuhi caleg bersangkutan tidak masuk Dalam Calon Tetap (DCT).

Untuk diketahui, saat ini yang mendaftar di KPU Kota Solok terdapat lima orang mantan terpidana yang ikut maju sebagai caleg dengan partai yang berbeda, dan kelima caleg tersebut wajib melampirkan ketentuan tersebut. Untuk saat ini, ungkap Asraf, kelima caleg tersebut sudah dalam proses memenuhi syarat. Sebelum DCT keluar, masih ada kesempatan bagi caleg lainnya untuk melengkapi persyaratan tersebut, sesuai tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20, Pedoman teknis 876, dan Juknis 761.

"Untuk persyaratan Surat Keterangan Media massa, caleg bebas memilih media massa yang dia sukai. Intinya ada Surat Keterangan media massa," ungkap Asraf. (zfk)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)