Lintas Provinsi

Bahas Pembentukan KIP Daerah, KMSS dan Pemrov Sumbar Gelar Audensi

Warta Andalas | Kamis, 16 Januari 2014 - 16:10:53 WIB | dibaca: 838 pembaca

WARTA ANDALAS, PADANG - Pembentukan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat sangat mendesak. Keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat sangat buruk, hal ini terungkap pada focus group discussion (FGD) ”mengorek persolaan keterbukaan infromasi publik di Sumatera Barat” yang diselenggarakan LBH Pers Padang dan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat, pada Kamis, 9 Januari 2014 lalu.

Provinsi Sumatera Barat satu-satunya Provinsi dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera yang belum membentuk KIP. Padahal sesuai amanat UU no. 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi harus membentuk Komisi Informasi Publik Daerah paling lama 2 tahun sejak disahkannya Undang-undang tersebut (Pasal 61).

Menindaklanjuti diskusi tersebut, maka kemudian KMSS meminta audiensi dengan pihak Provinsi Sumatera Barat. Dnegan maskud menyampaikan kondisi keterbukaan informasi publik versi masyarakat sipil kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta mempertanyakan kemauan politik Pemerintah Provinsi membentuk Komisi infromasi Publik Daerah.

Audiensi kemudian dilaksanakan pada Kamis, 16 Januari 2013 (pukul 09.00 sd. 11.30) bertempat di kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumbar.  Pemrov Sumbar dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumbar, yaitu Amran.

Pada audiensi tersebut, KMSS yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Lembaga (LBH Pers Padang, Aji Padang, Pusako Unand, PBHI Sumbar, Walhi Sumbar, LBH Padang, Nurani Perempuan, Qbar, dan Aspem Sumbar) menyampaikan buruknya persolaan Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat. Hal ini sangat diperparah ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diamanatkan PP 61 tahun 2010 sebagai unit pengelola informasi pada setiap badan publik juga tidak jelas pembentukannya.

Dari 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat diketahui baru Kabupaten Tanah datar dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengeluarkan surat keputusan pembentukan PPID pada setiap- badan publik dibawahnya. Untuk itu, Komisi informasi Daerah, sebagai tonggak mengawas keterbukaan infrmasi sangatlah urgent keberadaannya.

Amran, sekretaris Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumbar, dalam hal ini mewakili pemprov sumbar menyampaikan bahwa Pemrov Sumbar telah mengagendakan pembentukan Komisi Informasi Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014. Anggaran pembentukan juga telah diusulkan pada APBD 2014. Namun menurut Pemprov, sangat disayangkan sekali dari anggaran yang diusulkan sebesar Rp 400 juta, untuk sementara hanya disetujui sebesarkan Rp 200 Juta oleh DPRD Sumbar. Namun menurut Amran, harapannya, sebelum APBD Tahun 2014 disahkan, dengan adanya audiensi dengan KMSS bisa menjadi bahan bagi pemprov untuk mempertahankan anggaran yang di usulkan. Karena anggaran sebesar Rp 200 juta tersebut sangat kecil untuk pembentukan KIP Sumbar.

Pada audiensi tersebut KMSS meminta kepada Pemrov agar trasnparan dalam proses pembentukan Komisi Informasi Daerah tersebut. Agar kemudian Komisi informasi Publik yang dibentuk sesuai dengan harapan publik Sumatera Barat. Mampu melayani sengketa informasi dan persoalan-persolaan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat.

Pada pertemuan tersebut kemudian menyepakati bahwa Pemrov Sumbar akan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pembentukan. (rel)

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)