Solok

Bahas Indeks Kerawanan Pemilu 2019, Forkopimda Kota Solok Rumuskan Langkah Antisipatif

Warta Andalas | Kamis, 04 Oktober 2018 - 20:56:32 WIB | dibaca: 372 pembaca

WARTA ANDALAS, SOLOK - Bersama Walikota Solok H. Zul Elfian SH, MH, Dt. Tianso, Forkopimda menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan pemilu serta memetakan beberapa tempat yang dianggap rawan pada saat pemilihan berlangsung. Rapat dihadiri AKBP. Doni Setiawan, SiK, MM, Kapolres Solok Kota, Letkol Arh Priyo Iswahyudi, Dandim 0309/Solok, Aliansyah, SH, MH, Kejari Solok, Ketua PN Solok, Ketua KPU Kota Solok, Ketua Bawaslu Kota Solok, Asisten 1 Pemkot Solok, LKAAM Kota Solok, Bundo Kanduang Kota Solok, Kasat Pol PP Kota Solok, Ketua KNPI Kota Solok, Camat Tanjung Harapan dan Camat Lubuk Sikarah.

rapat tersebut membahas beberapa isu-isu strategis terkait proses tahapan pemilu yang sudah berlangsung. Diantaranya adalah perkembangan terakhir tahapan Pemilu, Indeks Kerawanan Pemilu 2019, peran stakeholder dan masyarakat dalam mengawal Pemilu 2019 yang adil, jujur dan bermartabat, isu-isu yang berkembang di masyarakat, serta langkah-langkah antisipatif yang harus segera dilakukan. 

Ketua KPU Kota Solok Ashraf Daniel Andhika S.Sos.,M.M, menguraikan DCT,  jumlah calon legislatif, masa kampanye, bentuk-bentuk kampanye, tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Sementara, Ketua Bawaslu Kota Solok Triaati S.Pd menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mengenai Alat Peraga Kampanye (APK).

Kapolres Solok Kota, AKBP. Dony Setiawan SIK, MH, menjelaskan informasi tentang isu-isu terkini terkait tahapan Pemilu antara lain penolakan ormas Islam di beberapa tempat di Sumbar terhadap kedatangan GP anshor yang dikaitkan dengan isu Islam Nusantara, deklarasi 2019 ganti presiden, Parade Tauhid Ormas Islam, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 dan langkah antisipasinya, rekomendasi IKP 2019 tentan peran stakeholder dan masyarakat dalam mengawal Pemilu 2019. 

Dony menyampaikan bahwa meskipun dalam IKP 2019 tersebut, Sumbar berada pada peringkat ketiga kerawanan tinggi dengan Skor (51, 21) setelah Papua Barat (52,83), DIY (52,14), secara umum Kota Solok berada dalam tingkat kerawanan sedang. Tingkat Kerawanan Tinggi Kota Solok hanya terkait Sub Dimensi Hak Pilih (90,91 ) dan Sub Dimensi Hak Politik Gender (100).

Meski secara umum Kota Solok berada pada tingkat kerawanan sedang, Dony menghimbau agar tetap melakukan langkah-langkah antisipasi, memahami dan melaksanakan peran masing-masing sebaimana dijelaskan dalam rekomendasi IKP 2019 yang secara umum intinya adalah lebih proaktif mendeteksi dan mengantisipasi potensi pelanggaran/tindak pidana pemilu dan segala bentuk tindakan yang dapat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat.

Sinergitas Forkopimda sangat diperlukan, kata Dony, untuk mencerdaskan masyarakat dalam menangkal isu-isu terkini antara lain politik uang, kampanye hitam dengan isu SARA, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dan politisasi tempat ibadah.

Ketua LKAAM Kota Solok H. Rusli Khatib Sulaiman menyarankan agar Alat Peraga Kampanye tidak dipasang di gerbang-gerbang pintu masuk kelurahan dan panti asuhan dan meminta untuk mengantisipasi politik uang agar Pemilu di Kota Solok aman dan kondusif. 

Sementara, Bundo Kanduang Kota Solok Milda Murniati, S.Pd mengomentari kerawanan dalam Sub Dimensi Hak Politik Gender bahwa di Kota Solok susah sekali mencari kader perempuan yang duduk di kursi DPRD. Selain itu Bundo juga optimis bahwa di Kota Solok Pemilu akan berjalan lancar dan meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan dipecah belah hanya karena kepentingan Politik.

Dandim 0309 Solok Letkol Arh Priyo Iswahyudi  menyarankan untuk memperhatikan keamanan gudang penyimpanan logistik Pemilu dan tidak melakukan kampanye di Lapangan Merdeka Solok karena lapangan tersebut merupakan representasi dari Pemkot Solok dan Kodim 0309 Solok sehingga penggunaannya tidak dipolitisir sebagai bentuk ketidaknetralan ASN (Pemkot) dan TNI (Kodim) dengan cara memberikan fasilitas pemerintah untuk kampanye. 

Kajari Kota Solok Aliansyah S.H.M.H., meminta agar penyelenggara negara dan ASN memahami ketentuan tentang Netralitas ASN dan masukan agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melaksanakan rapat kesiapan awak Gakkumdu dalam proses penyelidikan, penyidikan dan tuntutan tindak pidana pemilu serta administrasi yang menyertainya.

Pasal 282 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Walikota Solok Zul Elfian menyampaikan apresiasinya atas inisiatif rapat pembahasan kesiapan pengamanan Pemilu 2019. Walikota berpesan agar stake holder proaktif ikut mengawal Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk, siap mendukung dan memfasilitasi kegiatan pencegahan-pencegahan yang akan dilaksanakan baik oleh KPU maupun Bawaslu Kota Solok. (AKBP Doni Setiawan/Zfk)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)