Purbalingga

8.093 APK ditertibkan Bawaslu Purbalingga

Warta Andalas | Senin, 15 April 2019 - 14:06:19 WIB | dibaca: 499 pembaca

WARTA ANDALAS, PURBALINGGA - Sebanyak 8.093 Alat Peraga Kampanye (APK) ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga bersama jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kemarin Minggu (14/4). Penertiban tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perihal selesainya masa kampanye dan masuknya masa tenang.

Dari data Bawaslu terdapat Baliho sebanyak 158 buah, spanduk sebanyak 367buah, bendera sebanyak 1.818 buah. Kemudian stiker sebanyak 875 buah, Banner sebanyak 1.609 buah dan Poster sebanyak 1.843 buah.

Menurut salah satu Komisioner Bawaslu Purbalingga Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Misrad, penertiban APK dilaksanakan selama 3 hari, yakni sejak Minggu (14/4) sampai Selasa (16/4). Sebelum dilakukan penertiban Bawaslu sudah bersurat kepada masing-masing parpol agar menertibkan sendiri APK dan Bahan Kampanyenya.

“APK dan Bahan Kampanye yang belum ditertibkan tersebut oleh jajaran Bawaslu Purbalingga bersama Satpol PP sejak kemarin telah dilakukan penertiban serentak di semua wilayah. Jika penertiban dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan dan Panwascam, APK dan Bahan kampanye disimpan di kecamatan masing-masing,” katanya saat dihubungi melalui Whatsapp, Senin (15/4).

APK atau Bahan kampanye yang telah ditertibkan lanjut Misrad bisa diambil oleh peserta pemilu dengan datang secara langsung ke Sekretariat Panwascam masing-masing yang nantinya akan dibuatkan Berita Acara pengambilan APK. Jika masyarakat menemui masih ada APK yang terpasang di wilayahnya bisa dilaporkan jajaran panwas yg terdekat, bisa Pengawas TPS, Panwas Desa/Kelurahan atau Panwascam.

“Kalau dimasa tenang masyarakat tentunya boleh ikut menertibkan APK, dengan catatan ada koordinasi atau komunikasi dengan jajaran Panwas, karena harus didata atau diinventarisir oleh jajaran Panwas. Hal tersebut juga sebagai antisipasi ketika ada Parpol atau Caleg yg menanyakan APK miliknya bisa diketahui keberadaannya atau posisinya,” katanya.

Politik Uang

Terkait dengan maraknya politik uang yang biasanya terjadi menjelang pemungutan suara, Misrad mengatakan Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan, yakni dengan melibatkan semua unsur jajaran Panwas sampai ke Pengawas TPS. Bawaslu berupaya meminimalisir gerakan politik uang atau istilahnya serangan fajar atau serangan-serangan lainya.

“ Kita juga akan melibatkan komponen masyarakat yang ada, terutama yg pernah kita gandeng dalam sosialisasi pengawasan partisipatif. Karena gerakan perangi politik Uang tidak menjadi tanggung jawab jajaran Bawaslu saja, tapi tugas kita semua untuk menciptakan Pemilu yang bermartabat dan menghasilkan pemimpin yang amanah,” katanya. (PI-2).





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)