Berita Foto: Pariwara APBD-P DPRD kota Solok 2013
Senin, 07 Oktober 2013 - 23:19:34 WIB | dilihat: 5654 pengunjung

Sebagai lembaga legislative, DPRD kota Solok memiliki beberapa wewenang dan tugas sebagai sebuah lembaga yang mengemban amanah rakyat. DPRD kota Solok memiliki hak legislasi sebagai sebuah lembaga yang diberi wewenang membuat UU atau Perda untuk tingkat kab/kota.

Lembaga ini juga memiliki hak dalam pengawasan kinerja pemerintahan daerah, baik pengawasan kinerja aparatur maupun pengawasan penggunaan anggaran APBD. Itulah sebabnya setiap lembaga DPR, DPD, DPRD propinsi, DPRD kab/kota dilarang intervensi terhadap kerja pemerintah daerah terutama dalam kegiatan-kegiatan fisik.

Selain itu, lembaga ini juga punya wewenang bersama pemerintahan daerah dalam hal penganggaran yang dituangkan dalam APBD kota Solok dan diperuntukan pada program dan kegiatan dimasing-masing SKPD.

Anggaran perubahan APBD-P kota Solok tahun 2013 telah disetujui dalam paripurna DPRD kota Solok, Kamis (3/10) lalu. Beberapa diantaranya terjadi pergeseran, pengurangan, dan penambahan.

Fraksi Golkar Bintang Nurani

Fraksi Golkar Bintang Nurani (GBN) yang diketuai oleh Nasril Dt, Malintang Sutan SH, beranggotakan Yutriscan SE, Erizal Dt, Dubalang Sati A.Md, Ir. Adi Purnama, H, Dasrul Dt, Yang Dipertuan, Hendra Saputra A.Md, dan Hj. Rika Hanom menyebutkan, pendapat akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2013 merupakan mekanisme dan prosedur dalam proses penetapan Ranperda menjadi Perda tentang APBD tahun 2013.

Menindaklanjuti jawaban Walikota Solok terhadap pandangan umum anggota DPRaD kota Solok melalui Fraksi serta laporan komisi serta rapat gabungan komisi, setelah melalui kajian dan analisa, klarifikasi dengan mitra kerja masing SKPD terkait, secara normative penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD-P tahun 2013 sudah memenuhi aspek Yuridis normative. Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah, dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD-P. KU APBD-P ini terdapat dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan KUA PPAS APBD-P tahun anggaran 2013.

”Artinya, kebijakan APBD-P tahun 2013 diharapkan mampu menjawab, menyelesaikan, serta mengakomodir berbagai bentuk dinamika yang timbul ditengah masyarakat untuk mewujudkan kota Solok lebih baik dan sejahtera,”kata Nasril In Dt, Malintang Sutan SH ketua Fraksi GBN.

APBD-P ini disepakati F.GBN dengan beberapa saran agar pemko Solok memaksimalkan pengawasan setiap kegiatan/program agar APBD-P ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Melanjutkan pembangunan yang terdapat di 13 kelurahan, menerapkan kebijakan nyata dan jelas dari pemko Solok sesuai dengan peraturan dan sistem berlaku, dan melakukan dialog denga PT. (persero) PLN terkait seringnya pemadaman listrik dan mencari solusinya. 

Fraksi Demokrat

Ketua Fraksi Demokrat Djasmir Ilyas, dengan anggota Zulfadli S.Kom, MM, dan Marwansyah S.Pt, berpendapat, sebagai instrument strategis yang sejatinya APBD memberikan gambaran yang jelas terkait arah dan tujuan kebijakan pemdako Solok, lebih terbuka ruang antara pemko Solok dengan DPRD untuk sungguh-sungguh memperjuangkan kegiatan/program yang mampu memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat.

Perlu ketelitian dalam merumuskan APBD-P secara transparan, responsible, efisien, dan akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Intinya setiap kegiatan fisik segera diselesaikan, pelayanan masyarakat ditingkat terbawah agar lebih diperhatikan, dan perketat pengawasan untuk antisipasi tindak kejahatan, serta penertiban anak jalanan, anak ngelem, pengamen, pedagang asongan, dan pengemis untuk diberikan perhatian lebih karena dampak buruknya akan mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat. menghidupkan MDA/TPA disetiap mesjid/Mushola, serta mewajibkan usia sekolah ketika masuk SMP/A tes baca/hapal Al Qur’an dan mengaktifkan siskamling.

“Fraksi Demokrat secara bulat menyetujui APBD-P tahun 2013,”kata Djasmir Ilyas. 

Fraksi PAN

Fraksi PAN berpendapat hasil pembahasan komisi DPRD kota Solok sudah menjawab semua poin yang menjadi sorotan Fraksi PAN. Fraksi PAN meminta pemko Solok menjalankan komitmen dan kesepakatan dalam rapat komisi dan komisi gabungan seperti tertuang dalam setiap pelaksanaan APBD-P tahun 2013 dengan menjunjung prinsip transparan, disiplin, akuntabel, dan efisien.

”Pada dasarnya F. PAN menyetujui apa yang menjadi kesepakatan dalam rapat komisi dan rapat gabungan komisi untuk selanjutnya dituangkan dalam APBD-P tahun 2013 berupa kegiatan/program yang menyentuh kepentingan masyarakat,”kata Jon Hendra A.Md, wakil ketua DPRD kota Solok dari F.PAN.  

F. PAN diketuai Irman Yefri Adang SH, dan anggota, SH, Aprijon Dt, Ganiang Sati. Jon Hendra A.Md, SH mengatakan agar penyaluran bantuan pada masyarakat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat perlu transparansi dan data yang akurat agar bantuan tersebut tidak salah sasaran, termasuk kejelasan pada sistem, kualifikasi organisasi dan besarnya bantuan agar aspek pemerataan dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrasi

H, Daswippetra Dt, Manjinjiang Alam SE, Msi, ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrasi (F.PPD) mengingatkan agar pada penambahan atau kenaikan alokasi anggaran terhadap SKPD diharapkan dapat dipergunakan seefisien serta seprofesional mungkin dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga penambahan anggaran ini dapat menunjang tercapainya tujuan dari setiap kegiatan/program yang akan dilakukan, dan pada akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat.

Selain itu kata H, Daswippetra, SKPD terkait diminta untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan perencanaan disetiap program/kegiatan di APBD-P tahun 2013.”Manfaatkan dana APBD-P secara baik agar sasaran kesejahteraan rakayt dapat terwujud”pesan H, Petra dengan anggotanya Herdiyulis SH, MH, dan Marfahri.

Fraksi Keadilan Bersatu

Ilzan Sumarta S.Pt, M.Si ketua Fraksi Keadilan Bersatu meminta pemerintahan daerah kota Solok untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara luas. Sehingga pendapatan daerah terkumpul secara maksimal dan pengalokasian yang tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2013.

Upaya pemdako Solok dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus memperhatikan beban social ekonomi masyarakat. Usaha tersebut tidak hanya bersemangat dalam menagih, menarik pajak dan restribusi dari kantong rakyat tapi membuka dan menciptakan serta membangun, mengembangkan unit-unit usaha social ekonomi masyarakat secara maksimal sehingga tingkat pendapatan masyarakat meningkat.

Persoalan tidak tercapainya target atau indicator lainnya yang tidak terlaksana dengan baik  mesti dibenahi. Menyiapkan dan melatih petugas KIR timbangan serta alat ukur pedagangdipasar raya Solok  memberikan honorarium yang sepadan dan layak sesuai beban kerjanya.

KIR timbangan dan alat ukur mesti dilakukan pemko mengingat timbangan yang benar dan tepat merupakan hak konsumen, aturan syari’ah, dan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Selain itu Fraksi Keadilan Bersatu meminta PDAM untuk memberitahukan pada masyarakat jika terjadi gangguan tekhnis pada setiap lokasi yang terkena dampak kerusakan tersebut.

”Fraksi Keadilan Bersatu menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kota Solok tahun 2013,”kata Ilzan Sumarta S.Pt, M.Si, dengan anggota Murni S.Pd, dan Sani Mariko SH, MH. Ranperda APBD-P tahun anggaran 2013 ini disetujui jadi Perda APBD, Kamis (3/9) dihadapan Walikota Solok H, Irzal Ilyas Dt, Lawik Basa MM, dan ketua DPRD kota Solok Yutrscan SE, dan anggota, Muspidako Solok dan SKPD. Penandatanganan berita acara dilakukan pada saat itu. (**)